Jakarta -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban China untuk mengikuti aturan terkait masalah ekspor, impor, dan hak asasi manusia. Biden mengatakan awal bulan ini pihaknya bertemu dengan sekutu untuk meminta membicarakan permintaan pertanggungjawaban China di negara-negara kawasan; Australia, India, Jepang, dan AS. Menurutnya, pertemuan ini mendapat perhatian China. "Tidak lama lagi, saya akan mengundang aliansi demokrasi untuk datang ke sini membahas masa depan, dan kami akan menjelaskannya untuk menangani hal-hal ini, kami akan meminta pertanggungjawaban China untuk mengikuti aturan, untuk mengikuti aturan," kata Biden dikutip CNN, Kamis (25/3). Saat ini terdapat pengenaan tarif bagi sebagian besar barang yang dikirim dari China ke Amerika Serikat. Tingkat rata-ratanya 19 persen -enam kali lebih tinggi daripada sebelum perang dagang dimulai pada 2018, menurut Peterson Institute for International Economics. Importir Amerika membayar pajak tersebut. Pajak telah menaikkan harga barang-barang seperti topi bisbol, koper, sepeda, TV, sepatu kets dan berbagai barang yang dikeluarkan oleh pabrikan Amerika. Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, tarif barang-barang buatan China telah merugikan importir Amerika lebih dari $82 miliar sejauh ini. Selain soal ekspor-impor, Biden juga membahas masalah HAM yang melanda China, khususnya etnis minoritas Uighur. Dia menyatakan pihaknya berkomitmen mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM pemerintah China, termasuk penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya. "Selama Anda dan negara Anda [China] terang-terangan melanggar hak asasi manusia, kami akan terus menarik perhatian dunia dan memperjelas, memperjelas apa yang terjadi," katanya. Sebelumnya, AS telah mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat China terkait pelanggaran HAM serius terhadap Muslim Uighur. Menurutnya, langkah ini telah dikoordinasikan dengan sekutu termasuk Uni Eropa, Kanada dan Inggris, untuk menjatuhkan sanksi pada keduanya. Pengumuman sanksi itu juga untuk menunjukkan persatuan yang lebih luas antara AS dan sekutu internasionalnya. Semua menyuarakan kecaman atas penindasan Beijing terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di provinsi Xinjiang. Sumber cnnindonesia.com