Jakarta -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal menyepakati pernyataan bersama berisikan kecaman dan ancaman sanksi terhadap kudeta militer Myanmar, Selasa (9/3). Rancangan pernyataan DK itu berisikan seruan kepada junta militer Myanmar "untuk menahan diri sepenuhnya." Draft pernyataan itu juga memperingatkan bahwa DK PBB siap bertindak jika situasi di Myanmar tak kunjung membaik. Dokumen tersebut juga menyertakan kecaman keras terhadap "penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa." "DK PBB juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk pembatasan personel medis, masyarakat sipil, jurnalis, pekerja media, dan seruan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil," bunyi kutipan rancangan pernyataan DK PBB yang didapat Reuters. Sejumlah diplomat di markas PBB, New York, Amerika Serikat, mengatakan draf dokumen itu telah diajukan dan dibahas sejak Jumat pekan lalu. Namun sejumlah negara anggota DK PBB seperti China, Rusia, India, dan Vietnam menyarankan amandemen terhadap beberapa pernyataan. Salah satu yang ingin dihapus adalah penggunaan kata kudeta dan ancaman untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. DK PBB telah mengeluarkan pernyataan pers terkait kudeta Myanmar pada Februari lalu. Pernyataan itu menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat yang diberlakukan militer Myanmar. Dalam pernyataan itu, DK PBB juga menyerukan militer Myanmar membebaskan semua orang yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah sipil lainnya. Namun, pernyataan DK PBB itu tidak mengutuk atau mengecam kudeta Myanmar setelah ada penentangan dari Rusia dan China yang merupakan sekutu dekat Naypyidaw. Selama ini, DK PBB memang harus mencapai suara konsensus dari 15 negara anggotanya jika ingin mengeluarkan pernyataan resmi. "Setiap negara anggota memiliki peran untuk dimainkan secara individu dan kolektif. Secara kolektif, kami selalu mencari suara yang kuat dan tindakan yang kuat dari Dewan Keamanan," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, kepada wartawan di New York. Kantor HAM PBB menyatakan lebih dari 60 orang telah tewas dan 1.800 orang ditahan sejak kudeta militer berlangsung pada 1 Februari lalu.cc Seorang penyelidik HAM independen PBB di Myanmar dan beberapa kelompok pemantau HAM seperti Human Rights Watch mendesak DK PBB memberlakukan embargo senjata dan sanksi ekonomi yang ditargetkan kepada junta militer Myanmar. Namun, para diplomat di markas PBB New York mengatakan sanksi tidak mungkin dipertimbangkan dalam waktu dekat lantaran akan langsung diveto oleh China dan Rusia. Sumber cnnindonesia.com