Jakarta -- Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing diketahui meminta bantuan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha usai melakukan kudeta terhadap pemimpin sipil. Prayuth terpilih menjadi perdana menteri Thailand pada 2014 setelah merebut kekuasaan dalam kudeta dan kembali melanjutkan pemerintahan usai menang dalam pemilu kontrovesial pada 2019. Prayuth mengatakan dia telah menerima surat dari pemimpin junta militer yang meminta bantuan untuk mendukung demokrasi di Myanmar. "Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan di perbatasan, terutama sekarang," kata Prayuth. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap proses demokrasi yang saat ini tengah berjalan di Myanmar. "Thailand mendukung proses demokrasi. Selebihnya terserah dia bagaimana melanjutkannya," ujar Prayuth seperti mengutip Reuters. Tentara Thailand dan Myanmar memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir. Aung Hlaing menggulingkan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu dengan menahannya dan sejumlah tokoh politisi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Aung Hlaing menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD. Dalam pidato perdananya usai kudeta, Aung Hlaing menyalahkan para politikus yang dinilainya tidak becus menyelesaikan sengketa hasil pemilu sehingga memicu kudeta. Pernyataannya itu disiarkan melalui stasiun televisi Myawaddy TV pada Selasa (9/2). "Kami sudah meminta Komisi Pemilihan Umum, parlemen (Hluttaw) dan presiden untuk menyelesaikan masalah daftar pemilih, tetapi mereka gagal," kata Min. Min mengklaim Tatmadaw mencoba merundingkan permasalahan itu hingga menit terakhir. Namun, dia mengatakan pemerintah gagal melaksanakan tugas. "Itulah mengapa militer harus menyatakan darurat nasional untuk menjaga sistem demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 2008 dan kini kami menjalankan tugas bagi bangsa dan negara," kata Min. Kudeta militer di Myanmar menuai protes keras dari warga. Aksi demonstrasi terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah kota besar. Massa menolak kudeta militer dan menuntut pembebasan Suu Kyi, Pesiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, NLD. Beberapa jam setelah menahan sejumlah pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun Sumber cnnindonesia.com