Jakarta -- Seruan aksi pembangkangan sipil di Myanmar meningkat pada Rabu (3/1), hari ketiga kudeta militer dan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Dunia mengecam aksi militer Myanmar tersebut. Bahkan Amerika Serikat secara resmi menyatakan pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu sebagai kudeta. AS berjanji akan memberikan hukuman bagi para jenderal di balik kudeta tersebut. Militer memegang kendali setelah kudeta yang membuat Aung San Suu Kyi ditahan pada Senin (1/2). Tentara dan mobil lapis baja kembali ke jalan-jalan kota besar. Meski kudeta belum ditanggapi oleh protes besar, namun tanda-tanda kemarahan publik dan rencana untuk melawan mulai terlihat. Dokter dan tenaga medis di sejumlah rumah sakit di seluruh negeri mengenakan pita merah dan meninggalkan semua pekerjaan non-darurat untuk memprotes kudeta tersebut. "Kami hanya menerima pemerintah yang kami pilih," kata kepala rumah sakit di distrik Gangaw Aung San Min, kepada AFP. Sejumlah tim medis memposting gambar di media sosial yang mengenakan pita merah dan memberikan salam tiga jari, simbol gerakan protes yang digunakan oleh aktivis pro-demokrasi di Thailand. Kelompok sipil mengatakan setidaknya pekerja medis dari 70 rumah sakit di 30 kota di seluruh Myanmar mogok kerja untuk ikut turun ke jalan memprotes kudeta militer. "Kami menolak mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang sedang dirawat," tulis pernyataan Kelompok Sipil Myanmar melalui unggahan di Facebook. Aktivis mengumumkan kampanye mereka di grup Facebook yang disebut "Gerakan Pembangkangan Sipil" yang telah memiliki lebih dari 150.000 pengikut dalam waktu 24 jam setelah dibuat. Sementara itu warga di kota terbesar Yangon memukul panci dan wajan, serta membunyikan klakson mobil pada Selasa malam setelah seruan protes digaungkan di media sosial. Junta militer resmi berkuasa di Myanmar setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam kudeta yang berlangsung pada Senin (1/2). Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu November lalu. Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV. Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Militer juga telah mencopot puluhan menteri dan pejabat pemerintah era Suu Kyi. Tatmadaw pun telah menunjuk sedikitnya 11 mantan jenderal untuk mengisi kabinet di antaranya posisi menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri informasi, menteri luar negeri, menteri perbatasan, dan menteri imigrasi perbatasan, dan menteri dalam negeri. Presiden AS Joe Biden mengatakan akan mempertimbangkan untuk kembali menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. AS selama satu dekade terakhir telah mencabut sanksi terhadap Myanmar. Mereka juga akan segera mencabut bantuan. AS sejak 2012 telah menyumbang US$1,5 miliar untuk mendukung demokrasi di Myanmar. Bantuan yang diberikan termasuk upaya perdamaian internal, dan komunitas yang menjadi korban kekerasan. Di bawah hukum AS, Washington dilarang memberikan bantuan kepada pemerintahan yang melakukan kudeta. Secara hukum kudeta menandakan berakhirnya bantuan AS kepada Myanmar karena hampir semua bantuan disalurkan ke lembaga non-pemerintah. Militer Myanmar masuk dalam daftar sanksi AS atas upaya brutal terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine. Meski demikian, AS akan tetap mengucurkan program kemanusiaan, termasuk untuk Rohingya. Sumber cnnindonesia.com