Jakarta -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden membatalkan sejumlah kebijakan mantan presiden Donald Trump yang berkaitan dengan imigrasi dan tempat tinggal para imigran. Pihaknya memerintah peninjauan proses tempat tinggal di perbatasan AS-Meksiko dan sistem imigrasi. Tak hanya itu, Biden juga membentuk satuan tugas guna mempertemukan kembali keluarga migran yang dipisahkan imbas kebijakan nol toleransi Trump 2018 silam. "Kami akan bekerja untuk menghapus rasa malu secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang langsung merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka," ujar Biden saat menandatangani tiga perintah eksekutif mengenai migrasi di Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters. Perintah eksekutif itu menyerukan serangkaian tinjauan dan laporan yang dapat memicu perubahan kebijakan dalam beberapa pekan mendatang, juga memberikan bantuan langsung kepada imigran yang dilarang saat Trump menjabat presiden. Tak hanya itu, Biden juga memerintahkan untuk meninjau ulang terkait "biaya retribusi publik" era Trump. Hal itu dinilai menyulitkan bagi imigran miskin untuk mendapat tempat tinggal permanen di Amerika Serikat. Mengatasi hal tersebut, Biden memperluas jalur hukum ke Amerika Serikat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga AS untuk mengatasi pendorong migrasi di Amerika Tengah dan mempertimbangkan untuk mengakhiri pakta suaka era Trump dengan Guatemala, El Salvador dan Honduras. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam keterangan tertulis, Amerika Serikat berencana menangguhkan dan mengakhiri perjanjian yang memungkinkan para pencari Suaka dari negara lain dikirim ke negara tersebut. Para pendukung imigrasi mendesak pemerintahan baru AS segera membatalkan kebijakan Trump. Namun para pembantu Biden mengatakan pihaknya perlu waktu untuk mengungkap lapisan pembatasan imigrasi dan menerapkan sistem yang lebih ramah migran. "Ini tidak akan terjadi dalam semalam," ucap Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, Selasa (2/2). Perlu kehati-hatian untuk membalikkan kebijakan Trump. Bersamaan dengan itu, Biden mencoba mencegah lonjakan imigrasi ilegal. Penentang Biden dapat menggagalkan atau memperlambat agendanya dengan tuntutan hukum, jika pemerintahannya bergerak terlalu cepat dan gagal mengikuti prosedur yang tepat. Kewaspadaan itu tercermin ketika Biden tidak mencabut perintah "Judul 42" yang dilakukan Trump untuk menghentikan penyebaran virus Corona dan memungkinkan AS mengusir hampir semua orang yang tertangkap melewati perbatasan secara ilegal. Namun, dia mengamanatkan peninjauan Migran Protection Protocols (MPP) yang memerintahkan 65.000 ribu pencari Suaka, di Meksiko untuk menunggu sidang pengadilan mereka. Di seberang perbatasan Meksiko, para Migran yang terdaftar MPP mengatakan ingin mengetahui rencana Biden terkait program tersebut. "saya tidak tahu, mengapa dia tidak mengatakan apa yang dia lakukan" kata Yuri Gonzales, imigran yang telah menunggu lebih sari satu tahun di Ciudad Juarez. Eks Pejabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Chad Wolf menyebut menghentikan program MPP merupakan kesalahan sebab program ini dianggap efektif mencegah imigrasi illegal. Direktur Senior Komisi Pengungsi Perempuan yang berbasis di Kota New York, Michelle Brane mengatakan para advokat berharap Biden menjadi "lebih cepat dan operasional." Di sisi lain, mereka juga akan "menunggu dan melihat" langkah konkret yang diambil lembaga imigrasi AS. Perubahan Retoris Menyoal imigrasi, Pemerintahan Biden berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Trump menganggap para pencari suaka sebagai ancaman atau penguras ekonomi di Amerika Serikat. "Mengamankan perbatasan kita, tidak mengharuskan mengabaikan kemanusiaan dari mereka yang berusaha melintasinya," bunyi perintah yang berhubungan dengan Suaka. Sayangnya, oposisi dari Partai Republik ini terus berlanjut, dan tuntutan hukum oleh kelompok konservatif berpotensi memperlambat agenda Biden. Minggu lalu, seorang hakim federal memblokir salah satu langkah imigrasi pertamanya, setelah negara bagian Texas memintah perintah pengadilan. Analis Kebijakan di Institut Kebijakan Migrasi yang berbasis di Washington, Sara Pierce mengatakan jika Biden gagal mencegah lonjakan imigrasi ilegal di AS-Meksiko, ia mampu memberi amunisi kepada kubu Partai Republik dalam pemilihan kongres 2022 mendatang. "Ini hal yang menarik bagi pendukung Donald Trump," katanya. Sementara itu, Biden dalam kampanyenya 2020 lalu berjanji untuk bergerak cepat menyatukan kembali orang tua dan anak yang terpisah di perbatasan selatan. Satuan tugas yang dibentuk Selasa kemarin ditugaskan untuk mengerjakan hal tersebut. Sumber cnnindonesia.com