Jakarta -- Presiden Donald Trump mengatakan jika dia telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran karena melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump juga menutut dijatuhkannya sanksi serupa oleh sekutu Amerika Serikat. Namun dengan tegas sekutunya membantah jika AS memiliki otoritas semacam itu. Pemerintahan Trump mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 27 individu dan entitas di bawah resolusi PBB, termasuk Kementerian Pertahanan Iran, Organisasi Energi Atom Iran, dan Pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. "Saat ini Amerika Serikat telah memulihkan sanksi PBB terhadap Iran," kata Trump lewat sebuah pernyataan seperti dilansir AFP. "Tindakan saya hari ini adalah mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim Iran dan mereka yang berada di komunitas internasional yang menolak membela Iran," tambahnya. Seruan Trump disampaikan bertepatan dengan Sidang Umum PBB ke-75 yang akan dilangsungkan pekan ini di markas besar PBB di New York. Embargo pengiriman senjata konvensional ke Iran akan berakhir pada bulan depan menyusul kegagalan AS dalam mendapatkan dukungan atas resolusi PBB yang baru. Pemerintahan Trump menuturkan pihaknya akan "menarik kembali" hampir semua sanksi PBB terhadap Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian nuklir 2015 bersama Teheran yang dinegosiasikan oleh mantan presiden Barack Obama. Tapi Trump menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018. Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berpendapat bahwa AS masih menjadi "peserta" dalam kesepakatan itu seperti yang tercantum dalam resolusi yang memberkati upaya diplomatik Obama. Peserta kesepakatan memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Argumen hukum AS telah ditolak oleh hampir seluruh Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Sekutu Eropa di AS mengatakan pihaknya memiliki prioritas untuk menyelamatkan solusi damai pada program nuklir Iran. "Kami memperjelas bahwa setiap negara anggota di PBB memiliki tanggung jawab untuk menegakkan sanksi. (Negara) itu termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman," kata Pompeo kepada wartawan, ketika ditanya mengenai oposisi Eropa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan upaya terbaru yang dikemukakan AS tidak akan memiliki "dampak signifikan" pada negaranya. "Amerika Serikat telah mengerahkan semua tekanan yang bisa dilakukannya terhadap Iran. Ia berharap sanksi ini akan membuat penduduk kami bertekuk lutut. Ternyata tidak," kata Zarif. Zarif mengatakan Iran tidak bersedia merundingkan kembali kesepakatan awal, bahkan jika Biden menang dalam pemilihan umum AS. Beberapa pengamat percaya bahwa tujuan Trump yang sebenarnya adalah secara definitif untuk menghentikan kesepakatan nuklir yang juga didukung kuat oleh saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. "Pertama-tama, Amerika Serikat harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan yang diperlukan untuk masuk kembali ke dalam kesepakatan sebelum menetapkan persyaratan," terang Zarif. Sumber : cnnindonesia.com