Jakarta -- Keputusan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada sang adik perempuan, Kim Yo-jong, dan para pembantu utama lainnya dinilai sebagai wujud unjuk rasa percaya diri, dan bukan berarti kondisi kesehatannya memburuk. Dilansir surat kabar The Korea Herald, Selasa (25/8), mantan Menteri Penyatuan dan Wakil Ketua Eksekutif Dewan Penasihat Unifikasi Nasional kepresidenan Korea Selatan saat ini, Jeong Se-hyun, mengatakan langkah yang ditempuh Kim Jong-un adalah ekspresi kepercayaan dirinya serta perubahan cara dalam memerintah rezim. "Masalah kesehatan adalah interpretasi media, dan sejauh yang NIS sampaikan, Kim tidak memiliki masalah kesehatan," kata Jeong saat wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS. Dalam pertemuan tertutup pada 20 Agustus lalu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Kim Jong-un telah mengalihkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada orang lain, termasuk sang adik, Kim Yo-jong. Badan intelijen tersebut menyangkal bahwa Kim memiliki masalah kesehatan yang serius, langkah itu diambil untuk mengurangi tingkat stress pemimpin Korea Utara itu dan memungkinkan Kim untuk menyangkal kesalahan jika terjadi kegagalan kebijakan di masa depan. "Itu adalah ekspresi kepercayaan Kim Jong-un. Ini adalah perubahan dalam sistem pemerintahan negara," tambah Jeong. Jeong mengatakan kewenangan itu tidak hanya diberikan kepada Kim Yo-jong, tapi juga kepada ketiga orang lainnya. Kim Yo-jong kini diberi wewenang menjalankan kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sedangkan Pak Pong-ju untuk urusan ekonomi, Choe Pu-il untuk urusan militer, dan Ri Pyong-chol yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata strategis. Seorang profesor di University of North Korean Studies di Seoul menyatakan sikap serupa, yakni langkah itu dimaksudkan untuk berbagi tanggung jawab, bukan untuk menyerahkan otoritas. "Korea Utara adalah negara di bawah satu-satunya sistem pemerintahan, dan Kim masih memegang kendali. Langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari taktik manajemen politik Kim Jong-un dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat di bidang ekonomi, sosial, militer, dan urusan luar negeri," terangnya. "Ini menunjukkan bahwa Kim memiliki cengkeraman kekuasaan di negara tersebut dan sistemnya stabil. Jika dia tidak percaya diri, bagaimana dia bisa memberikan tanggung jawab kepada orang lain?," tambahnya. Pakar lain menekankan bahwa pembagian kekuasaan ini adalah bagian dari strategi manajemen Kim untuk mencapai tujuannya dalam pemulihan ekonomi. Sumber : cnnindonesia.com