JAKARTA - Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwono menilai Pemerintah Indonesia bisa mengusir diplomat Amerika Serikat (AS) dan Australia yang diduga telah melakukan penyadapan melalui kedubes mereka di Jakarta. Sebelumnya diketahui tindakan penyadapan ini dibocorkan oleh dokumen yang diungkap oleh pembocor intelijen AS Edward Snowden. Berdasarkan laporan Sidney Morning Herald, Pemerintah Australia diduga melakukan penyadapan di Indonesia untuk memberikan informasi kepada AS. Snowden mengungkapkan dalam dokumen yang dibocorkannya menunjukkan, penyadapan yang dilakukan oleh AS berlangsung di Jerman, China, Malaysia serta Brasil. "Tindakan penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara ilegal sehingga pemerintah AS atau Australia dapat mengetahui terlebih dahulu serta mengantisipasi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia," ungkap Hikmahanto dalam keterangan pers tertulis yang diterima Okezone, Senin (4/11/2013). "Tindakan Menlu Natalegawa dengan melayangkan surat protes dan meminta penjelasan dari dua negara yang menyadap sudah tepat.Kini Indonesia menunggu tanggapan resmi dari kedua negara," ungkapnya. Hikmahanto menambahkan, bila Indonesia menganggap penjelasan resmi sudah memadai maka isu penyadapan akan selesai sampai situ. "Namun bila Indonesia tidak puas dengan penjelasan dari AS dan Ausralia maka Indonesia dapat melakukan tindakan pengusiran atau persona non-grata atas sejumlah diplomat yang bertugas di Kedubes AS dan Australia," tegasnya. Bahkan pemerintah Indonesia dapat memanggil pulang Dubes Indonesia dan Australia, serta memperkecil diplomat yang bertugas di pewakilan kedua negara. Namun semua bergantung pada bagaimna reaksi pemerintah Indonesia terhadap insiden penyadapan. Pemerintah Jerman dan Brasil telah mengungkap kemarahannya dengan mengusulkan ke PBB draf resaolusi terkait hak privasi. Patut ditunggu apakah Indonesia akan semarah Jerman dan Brasil? "Hal itu menjadi pertanyaan besar. Keputusan pemerintah akan dibayang-bayangi dengan ketergantungan Indonesia terhadap kedua negara dan bagaimana kedua negara memainkan posisi tawar mereka terhadap Indonesia," tutupnya. (faj)