Jakarta, CNN Indonesia -- Arus Survei Indonesia mengungkapkan 80,5 persen responden menilai bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu untuk dilanjutkan sampai tahun depan. Subsidi kuota ini dinilai bermanfaat meringankan beban ekonomi dan membantu proses belajar mengajar. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan mengatakan dari hasil survei yang diterima, sebanyak 13,9 persen responden tak berharap program ini dilanjutkan dan 5,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. "Apakah program kuota internet perlu dilanjutkan 2021 mendatang? 80,5 persen masyarakat mengatakan bahwa program kuota internet ini perlu dilanjutkan," kata Ali. Ia mengatakan ini adalah respons d ini bagus respon publik terhadap program pemerintah di masa pandemi ini. "Mungkin karena banyak yang belum dapat makanya mau dilanjutkan," katanya. Ali Rifan juga mengatakan 63,2 persen responden mengaku puas dengan kinerja Kemendikbud dalam menyalurkan bantuan tersebut. Namun, masih ada 32,1 persen responden yang menyatakan tak puas. 4,7 persen lainnya mengaku tidak tahu. Ali melanjutkan sebanyak 13,3 persen responden, pada bagian soal masukan untuk program, meminta pembagian subsidi kuota internet ini lebih merata. Selain itu, 23,8 persen lainnya mengeluhkan soal sinyal internet yang tak stabil dan 16 persen menyebut soal akses internet yang terbatas. "84,7 persen publik menilai bahwa program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab sense of crisis di tengah wabah Covid-19, sementara 13,7 persen [menganggap] tidak," sambung Ali. Survei ini menggunakan metode telesurvei terhadap 1.000 responden yang diambil dengan multi step random sampling, pada 7-11 Oktober. Margin of error mencapai +/- 3,10 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dari 1.000 responden yang disurvei, hanya 30 persen sebagai penerima manfaat subsidi kuota ini. Sementara sisanya, 66,8 persen bukan penerima dan 3,2 persen tidak menjawab. Sebelumnya, Komisi X DPR mengkritisi subsidi kuota internet yang tak merata disebat, terutama di luar Jawa. "Yang berhak itu ya tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa. Seluruh Indonesia harus diberikan secara proporsional," kata Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Zainuddin Maliki kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani menyebut penerima subsidi kuota internet mayoritas berada di provinsi di Jawa karena memang siswa dan guru lebih banyak ada di wilayah tersebut. "Berdasarkan data yang ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), provinsi [di] Jawa tercatat memiliki lebih dari 26 juta siswa atau 54 persen dari total siswa," kata kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/10). Sumber: cnnindonesia.com