Jakarta -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terlebih dulu membuat simulasi sebelum kembali menerapkan belajar secara tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19. Tito menyebut Dinas Pendidikan tiap daerah bisa menunjuk beberapa sekolah yang akan jadi percontohan. Sekolah-sekolah ini akan menggelar pertemuan tatap muka dengan protokol Covid-19 yang ketat. "Mungkin dua minggu atau satu bulan, satu atau dua sekolah yang dianggap berkesan menerapkan protokol. Setelah itu baik untuk keberangkatan sekolahnya, di tempat sekolahnya, maupun setelah kembalinya," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (4/8). Beberapa protokol pencegahan Covid-19 yang perlu diterapkan menurut Tito adalah tes kesehatan. Dia menyarankan ada pemeriksaan rutin dua minggu sekali untuk para guru menggunakan tes PCR atau rapid test sebanyak dua kali. Mantan Kapolri itu menyampaikan pemda bersama Satgas Covid-19 setempat memantau penerapan protokol kesehatan di sekolah percontohan. Penerapan sekolah tatap muka bisa diperluas jika dinilai sudah sesuai protokol. "Kalau seandainya tidak terjadi klaster baru, kemudian baru diberlakukan bertahap direplikasi di tempat-tempat lain," tuturnya. Terkait penentuan daerah yang boleh melakukan simulasi, Tito menyarankan pemda meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 di daerah. Dia berpendapat Satgas Covid-19 paling tahu kondisi di daerah. Dia tak menyarankan simulasi dilakukan berdasarkan status warna pada peta persebaran Covid-19. Tito khawatir ada ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan karena jumlah tes belum merata. "Sebagai gambaran bahwa daerah-daerah yang hijau itu rata-rata adalah daerah yang terisolasi baik di pegunungan ataupun di pulau-pulau," ucap Tito. Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut resmi diterapkan lewat surat edaran Mendikbud sejak 24 Maret 2020. Namun selama pandemi melanda, Kemendikbud belum kunjung menerbitkan kurikulum khusus. Kalangan guru mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan saat pandemi. "Sekarang-sekarang ini kan [soal pencapaian kurikulum] hanya imbauan saja. Pandemi ini kan sudah lama. Kok, lama sekali mengambil keputusan untuk mengubah kurikulum itu," ujar Fahmi Hatib, guru SMA Negeri 1 Monta di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon dari Jakarta, Senin (27/7). Sumber : cnnindonesia.com