Jakarta -- Partai Demokrat membantah mengeluarkan tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat membantah isu yang dilontarkan juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad. "Enggak ada itu, isu. Enggak pernah (tuduh Jokowi)," tegas Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/4). Senada dengan Andi, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra justru mendesak Moeldoko minta maaf ke Jokowi. "Kalau kepada Presiden, sudah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya," terang Herzaky. Menurut Herzaky, kubu Demokrat versi KLB kerap membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Mereka mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. "Jadi, gerombolan Moeldoko lah yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo," pungkasnya. Lebih lanjut Herzaky juga menuntut Moldoko meminta maaf ke rakyat atas tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko yang menurutnya selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan. Menurut dia, sejak awal sudah jelas bahwa KLB Sibolangit ilegal dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Sebelumnya Rahmad mendesak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus HarimurtiYudhoyono(AHY) meminta maaf kepada Presiden Jokowi besertaMoeldoko. Menurut Rahmad, tudingan mereka menyoal keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang ternyata salah. Sebab Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB. "Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4). Pada Rabu (31/3) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yasonna juga sempat menyentil pihak-pihak yang selama ini menganggap pemerintah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Keputusan Kemenkumham menjadikan AHY masih diakui sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh pemerintah. Yasonna mempersilakan kubu Moeldoko untuk menggugat masalah internal partai ke pengadilan. Sebelumnya, Demokrat kubu AHY menuding ada peran pemerintah dalam proses kudeta melalui KLB. Apalagi, hasil KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat. Salah satu pihak yang mencurigai adanya keterlibatan pemerintah yakni petinggi Demokrat Andi Mallarangeng. Selain itu, sejumlah pengamat politik, salah satunya dari Universitas Andalas yakni Feri Amsari berpendapat serupa. "Sejauh ini saya melihat semua langkah Moeldoko tidak mungkin tanpa restu Presiden. Mana mungkin seorang kepala KSP bertindak tanpa sepengetahuan presiden. Tidak mungkin," kata Feri Amsari pada 9 Maret lalu. Sumber cnnindonesia.com