Jakarta -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut setidaknya 50 persen kawasan di ibu kota dinyatakan kumuh. Hal ini disampaikan Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN Doni Janarto dalam Sosialisasi Reforma Agraria di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/5). "Kawasan kumuh di DKI Jakarta, kami bersama Bank Dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada memiliki kawasan kumuh," kata Doni. Perhitungan Kementerian ATR/BPN, kata Doni, ada sekitar 118 kelurahan yang kumuh dari 267 kelurahan di Jakarta. Daerah kumuh tersebar di enam kabupaten atau kota di Jakarta, paling banyak di Jakarta Utara. Kawasan kumuh paling banyak terdapat di Jakarta Utara sebesar 39 persen, Jakarta Barat 28 persen dan Jakarta Selatan 19 persen. Kemudian Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen dan Kepulauan Seribu 1 persen. Angka ini disebut timpang dengan pembangunan gedung-gedung megah di Jakarta. Sementara ada pula sejumlah titik tanah yang tidak bertuan. Tanah ini yang rentan untuk dipergunakan secara liar. Karena permasalahan ini, Doni mengatakan pihaknya dengan DKI bekerja sama untuk membangun tata kota sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. "Ke depan kampung ini kita tata secara tematik jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kita perlu lihat masing-masing problemnya," terang Doni. Dalam acara ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019. Gugus tugas ini bertugas untuk menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan. Sumber : cnnindonesia.com