SOLO – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan adanya fakta sekira 50 persen kepala daerah terjerat kasus hukum menunjukkan fakta bahwa korupsi merupakan bahaya laten. “Adanya otonomisasi ternyata menjadikan penyebaran korupsi, bukan hanya di pusat, tetapi kini juga ke daerah-daerah,” jelas Din usai meresmikan Rumah Ibu SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2013). Din mengatakan, korupsi saat ini telah menggurita tidak hanya di eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga pada lembaga tinggi negara yang diharapkan bisa mengawal konstitusi dan menegakkan hukum seperti Mahkamah Konstitusi. “Sistem politik yang kita kembangkan pada era reformasi ini telah membuka peluang bagi koruptor. Politik kita selama ini dengan sistem kepartaian dan pola rekrutmen menyebabkan high cost politic atau politik biaya tinggi,” jelasnya. Politik biaya tinggi, menurut Din, terjadi pada pemilihan kepala daerah, apalagi pemilihan presiden. Akibat biaya tinggi itu, banyak kepala daerah kemudian mengambil jalan pintas dengan harapan biaya yang dikeluarkannya segera kembali. Sehingga yang terjadi adalah melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, menurut Din, perlu ada perubahan perundang-undangan yang mengatur soal pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada). Terutama untuk pemilihan daerah tingkatan kabupaten dan kota tidak perlu seperti yang ada sekarang ini. “Artinya tidak perlu pemilihan secara langsung,” tandasnya. (teb)