Angkasa Yudhistira - Okezone dokumentasi okezone.com JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang selama ini dikenal sebagai pembela korban kriminalisasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), justru dituding mendukung tindakan separatisme di Papua. Hal ini terlihat dalam aksi demonstrasi puluhan orang di kantor LSM tersebut. Hal itu dikemukakan atas dasar tuduhan Kontras yang menyangkal pernyataan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bahwa insiden penembakan yang selama ini terjadi di kawasan PT Freeport Indonesia dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sedangkan Kontras menyatakan bahwa pelaku penembakan dan penyiksaan terhadap warga sipil adalah aparat TNI. "Naif sekali Kontras menilai seperti itu. Karena tidak mungkin mereka (TNI) melakukan hal itu. Kita hanya ingin memediasi hal ini. Seharusnya mereka bekerja secara profesional," ujar koordinator aksi Front Pemuda Merah Putih, Dahlan Wattiheleuw, di depan kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2013). Karena itu, mereka meminta Kontras mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang cenderung merongrong kedaulatan NKRI. Selain itu, puluhan demonstran ini juga meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki semua tudingan tersebut. Bahkan, mereka menuntut pihak keamanan menangkap aktivis yang terbukti mendukung kegiatan separatisme. "Kami meminta agar pemerintah pusat menutup Kontras. Karena banyak aktivitas Kontras di Jakarta cenderung tidak membela NKRI, justru terindikasi membela kepentingan asing dalam wujud separatisme," tegas Dahlan. Tak hanya menuntut Kontras, Dahlan menegaskan, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat dapat tegas dalam menindak separatisme demi menjaga keutuhan NKRI. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Kontras untuk menyikapi tudingan tersebut. (teb)