Catur Nugroho Saputra - Okezone Senin, 26 November 2012 14:00 wib Foto: Ilustrasi JAKARTA - Kalangan nahdiyin menilai Sutan Bhatoegana tidak tahu sejarah lantaran menilai pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan karena terlibat korupsi Buloggate dan Bruneigate. Sekertaris Jenderal (Sekjen) PKNU, Tohadi, mengatakan pergeseran kekuasaan antara Gus Dur dan DPR pascareformasi disebabkan masalah politik. "Kebetulan saya menulis tesis ini, kesimpulannya Gus Dur dijatuhkan karena soal politik yakni utamanya ketika mengeluarkan dekrit pembubaran di Golkar," kata Tohadi, melalui pesang singkatnya kepada Okezone, Senin (26/11/2012). Tohadi menjelaskan, sesaat setelah dekrit Gus Dur tersebut, barulah MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menggulingkan Presiden ke empat tersebut. "Jadi terlalu jauh kalau Gus Dur terlibat Buloggate dan Bruneigate itu, tidak terbukti secara hukum ada dugaan korupsi," imbuhnya. Berdasarkan fakta yang ada, Tohadi menilai kalau politikus Partai Demokrat tersebut tidak mengetahui sejarah politik, apalagi politik hukum di Indonesia. Kata dia, orang seperti Sutan tidak perlu ditanggapi, meskipun anggota DPR tapi ilmunya belum ada. "Alat analisinya (Sutan) bukanlah keilmuan, tapi main fitnah yang penting dia ingin dibicarakan orang lain," tuturnya. Lebih lanjut, Tohadi menuturkan seharusnya Sutan minta maaf atas tudingan yang tidak beralaskan. "Kalau sebagai anggota DPR ya seharusnya Sutan mundur karena berbicara tidak pakai data," pungkasnya. (sus)