Jakarta -- Bank Indonesia (BI) memprediksi perubahan penyaluran skema subsidi elpiji melon atau LPG 3 Kilogram (Kg) tak akan mengerek tingkat inflasi. Perubahan skema subsidi akan mengerek harga gas bagi masyarakat bukan penerima subsidi. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan bank sentral akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana perubahan skema subsidi LPG 3 Kg. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengevaluasi penyaluran subsidi LPG 3 Kg. Rencananya, pemerintah akan mengubah penyaluran subsidi LPG 3 Kg menjadi tepat sasaran. Dengan perubahan tersebut, subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk harga elpiji murah akan diubah menjadi pemberian langsung kepada masyarakat miskin. "Semoga dampak inflasi tidak terlalu besar, karena sebetulnya permintaan masyarakat sekarang belum tinggi sekali, masih sesuai dengan kapasitas produksi," katanya, Senin (27/1). Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian mengatakan perubahan skema subsidi itu berpotensi mendorong cost push inflation atau inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi. Peningkatan inflasi dipicu kenaikan LPG 3 Kg bagi masyarakat non penerima subsidi yang diprediksi menjadi Rp35 ribu. "Jadi cost push inflation, akan meningkatkan inflasi, jadi inflasi tidak terjaga lagi. Padahal di satu sisi pembuat kebijakan moneter sudah berupaya dengan me-manage peredaran uang tetap terjaga," katanya. Ia menilai pemerintah beberapa kali gagal dalam pemberian subsidi melalui skema tertutup itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karenanya, ia berpesan agar kali ini pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan subsidi. Ia mencontohkan kegagalan pemberian subsidi dengan skema tertutup yaitu subsidi minyak tanah pada beberapa tahun silam. "Waktu minyak tanah itu mau diadakan juga tidak berhasil akhirnya Pak Jusuf Kalla saat menjabat sebagai Wakil Presiden dari Pak SBY men-switch (ganti) subsidi minyak tanah jadi LPG itu ceritanya," katanya. Sebelumnya, wacana perubahan skema subsidi LPG 3 kg menjadi subsidi tertutup bukan hal baru. Rencana serupa pernah diungkapkan oleh eks Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 2017 dan 2019 lalu. Namun, hal itu selalu berujung menjadi wacana. Tahun ini, rencana yang sama kembali dikeluarkan oleh Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif. Sumber : cnnindonesia.com