Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi neraca pembayaran menjadi titik terlemah dari kinerja perekonomian Indonesia selama lima tahun terakhir dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski, secara angka, ekonomi Indonesia cukup stabil dan mampu tumbuh di kisaran 5 persen. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menorehkan angka defisit sebesar US$2 miliar pada kuartal II 2019. Sementara, NPI per semester I 2019 hanya mencatatkan surplus minim sekitar US$400 juta. "Kami semua tahu, di bidang perdagangan internasional, indikator neraca pembayaran saya kira menjadi titik lemah yang utama," ungkap Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8). Menurut Darmin, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga karena beberapa indikator terus menunjukkan perbaikan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang sempat menyentuh kisaran 4,9 persen, kini cukup stabil di kisaran 5 persen. Lalu, inflasi yang pernah melebihi 10 persen pada krisis ekonomi di penghujung orde baru sudah berangsur turun dan stabil di kisaran 3 persen sampai 4 persen dalam beberapa tahun terakhir. Tak ketinggalan, tingkat pengangguran, tingkat kesenjangan alias gini ratio, tingkat kemiskinan, ikut turun dan menoreh sejarah baru bagi bangsa ini. "Di pemerintah Pak Jokowi, kami mampu mewujudkan pertumbuhan yang mungkin bukan yang paling tinggi, tapi cukup baik di antara negara dalam lingkungan global yang sedang bergejolak. Tapi, tentu ini tidak berarti semua beres," jelasnya. Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu transformasi ekonomi, khususnya melalui industri agar bisa memulihkan kinerja neraca pembayaran. Ia melihat roda ekonomi yang sebelumnya kerap digerakkan oleh sektor tradisional, kini beralih ke modern agar bisa menambah nilai produk yang dihasilkan. "Sebenarnya, bukan petani pindah dari desa, pertanian ke industri. Dia (petani) bisa tetap bertani, tapi tidak sendiri. Harus ada manajemen cluster, ini yang namanya transformasi," jelasnya. Lebih lanjut, untuk mendorong transformasi ekonomi, maka pemerintah ke depan tetap perlu melakukan penguatan infrastruktur dan kelogistikan, reforma agraria, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Pembangunan infrastruktur tetap harus terus berlanjut. Pemerintah juga menyiapkan SDM dengan program besar reformasi," imbuhnya. Lebih lanjut, pemerintah juga akan terus meningkatkan realisasi investasi ke sektor riil untuk pembangunan industri, baik hulu hingga ke hilir. Tak ketinggalan, penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan terus dilakukan. Sumber : cnnidonesia.com