Jakarta -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyasar kalangan anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar mau membuka rekening tabungan di bank. Hal ini dilakukan demi meningkatkan capaian inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan rencana pembukaan rekening itu dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman dan mengerti produk-produk keuangan bank. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat lebih siap menerima perubahan yang cepat di sektor akses keuangan. Selain itu, juga mendorong aksi menabung dari masyarakat. Pasalnya, menurut Wimboh, saat ini masih ada saja masyarakat yang menyimpan uang di rumah. Padahal, menabung di bank merupakan salah satu langkah penting untuk menunjang kemampuan keuangan masyarakat ke depan. Di sisi lain, tabungan dari masyarakat juga bisa menambah kekuatan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. "Makanya kalau perlu anak sekolah SMP harus dipersyaratkan punya rekening, supaya masyarakat paham tentang produk keuangan lebih dini. Sekarang ini masih banyak yang taruh di bawah bantal, jangan sampai begitu," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/7). Kendati begitu, Wimboh mengaku tidak punya target khusus mengenai perluasan kepemilikan rekening tabungan ke kalangan anak SMP. Misalnya, seberapa banyak rekening yang hendak dibuka. Lalu, kapan gerakan itu akan digencarkan. Namun, ia mengatakan rencana itu akan segera diedukasikan ke masyarakat. Selain itu, juga sudah serius didiskusikan dengan kementerian/lembaga terkait. Sebab, para pelaku bank pun diklaimnya sudah siap melakukan pembukaan rekening tabungan bagi masyarakat. Apalagi, pembukaan rekening kini bisa dilakukan secara digital. Selain menyasar kalangan anak SMP, Wimboh memastikan perluasan akses dan produk-produk keuangan juga dilakukan ke kalangan dewasa. "Misalnya pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta. Mereka semua itu sudah otomatis," katanya. Dengan perluasan itu, Wimboh meyakini target inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 75 persen pada akhir tahun ini akan tercapai. Sayangnya, ia enggan membagi angka realisasi terkini dari inklusi keuangan. Namun, pada lima tahun lalu, inklusi keuangan baru mencapai 36 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan perluasan akses dan produk keuangan harus dilakukan dengan cara-cara jitu. Misalnya, dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi, edukasi, dan publikasi menggunakan materi kampanye seperti jingle, billboard, TVC, brosur, dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat. Sumber : cnnindonesia.com