Jakarta -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan Indonesia butuh tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta orang pada 2030 mendatang. Namun, sampai dengan 2015 lalu, total kebutuhan tersebut baru terpenuhi 57 juta saja, atau setengahnya saja. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono mengatakan dengan kondisi tersebut berarti Indonesia membutuhkan 3,76 juta tenaga kerja terampil per tahun. Di tengah kebutuhan yang tinggi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan baru bisa menyediakan sekitar 526 ribu atau 14,22 persen saja. Tenaga tersebut berhasil disediakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan belum memperhitungkan yang sudah berhasil disediakan oleh kementerian lain maupun sektor swasta. Ia mengakui mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan bukan pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, ia berharap semua komponen pemerintah dan industri urun rembug dalam menjawab tantangan itu. "Kebutuhan 3,7 juta tenaga kerja terampil bukan tanggung jawab Kemenaker saja, tapi seluruh komponen negara ini harus keroyokan menciptakan tenaga kerja terampil," ujarnya, Kamis (4/7). Keroyokan tersebut, utamanya ia minta dari sektor swasta. Pemerintah berharap swasta yang telah memiliki pelatihan kerja bagi karyawan dapat mengembangkannya untuk masyarakat luas. Ia optimistis harapan tersebut bisa dipenuhi oleh swasta. Apalagi, pemerintah tengah berencana memberikan insentif besar berbentuk super deductible tax bagi perusahaan yang berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan insentif tersebut, perusahaan atau investor yang mau menanamkan investasi untuk pengembangan ketrampilan dan peningkatan kualitas SDM di dalam negeri akan akan diberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan 200 persen. "Perusahaan merespons luar biasa kebijakan pemerintah yang baru karena sebetulnya pelatihan juga bermanfaat untuk mereka," katanya. Tidak hanya meminta swasta, Bambang mengatakan agar pemenuhan tenaga kerja terampil bisa dicapai, pemerintah juga akan bekerja keras dalam memaksimalkan kinerja BLK. Upaya tersebut akan dilakukan dengan mengembangkan sistem digitalisasi pada modul pembelajaran. Kemenaker akan menggandeng pihak swasta agar upaya tersebut bisa dicapai. Dengan digitalisasi modul pembelajaran, ia menargetkan jumlah pelatihan tenaga kerja bisa meningkat. "Kalau secara klasikal itu butuh waktu dua minggu dengan adanya digitalisasi cukup seminggu. Kalau klasikal bisa 100 ribu orang dengan digital bisa 200 ribu orang," paparnya. Tahap awal, digitalisasi modul pembelajaran ini baru berlaku di BLK pusat. Jika implementasinya berhasil, maka akan dikembangkan di seluruh BLK yang berjumlah 305 BLK. Sumber : cnnindonesia.com