Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung generasi milenial bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Saat ini diperkirakan terdapat 81 juta jiwa generasi milenial menjadi pasar potensial karena belum memiliki rumah. Kementerian PUPR bersama asosiasi pengembang, akademisi dan stakeholder lainnya tengah menyiapkan skema program perumahan untuk menyelesaikan permasalahan ersebut. "Pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk generasi milenial melalui Program Satu Juta Rumah (PSR)," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu. Generasi milenial didefinisikan sebagai generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai awal 2000-an. Saat ini jumlahnya sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia dan diperkirakan terus bertambah. Berdasarkan hasil riset Ditjen Penyediaan Perumahan, generasi milenial mengutamakan rumah layak huni berkualitas berupa apartemen atau hunian sewa di pusat kota yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum dan memiliki kemudahan dalam akses internet. Khalawi mengatakan program rumah bagi generasi milenial ini diarahkan ke rumah vertikal atau rumah sederhana bersubsidi. Terdapat tiga klaster milenial yang kini tengah dikaji, pertama adalah milenial pemula yang berusia 25-29 tahun, baru bekerja atau masih mencari pekerjaan, dan belum menikah. Klaster kedua adalah milenial berkembang yang berusia 30-35 tahun dan sudah berkeluarga. Klaster ketiga adalah milenial berusia di atas 35 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan kemajuan finansial. "Klaster pertama akan disiapkan rumah sewa vertikal yang dekat dengan simpul transportasi. Klaster kedua berupa hunian tipe 36 dengan 2 kamar tidur. Sementara klaster ketiga silakan beli sendiri menyesuaikan dengan selera dan gajinya," ujar Khalawi. Untuk menyiapkan rumah layak huni bagi generasi milenial Kementerian PUPR mengajak pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta untuk ikut ambil peran. Salah satunya adalah lewat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). "Kami punya tanah negara yang bisa dipakai ataupun bisa pakai lahan milik pemerintah daerah. Untuk pembiayaan investasi melalui KPBU kita lakukan pendekatan pembangunan dengan konsep mixed-use di kawasan yang dekat dengan simpul transportasi seperti stasiun dan terminal," kata Khalawi. "Hal ini merupakan sinergi BUMN dengan pemerintah sebagai embrio penerapan transit oriented development (TOD) di Indonesia." Generasi milenial dikenal memiliki mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian PUPR dengan BUMN dalam mewujudkan TOD merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Keberadaan TOD yang terintegrasi ataupun dekat dengan moda transportasi seperti KRL akan semakin mempermudah mobilitas para generasi milenial dalam beraktivitas. "Bangunan TOD itu juga ada yang bersubsidi namun jumlahnya terbatas. Bagi mereka yang ingin tinggal di TOD maupun rumah bersubsidi dapat memanfaatkan KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana beberapa saat lalu. Sumber : cnnindonesia.com