Jakarta -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimanmemperkirakan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat dapat terealisasi sepenuhnya dalam tiga tahun ke depan atau pada 2022. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah melangsungkan uji coba perdana (pilot project) pelatihan penggunaan sistem aplikasi FishOn untuk sekitar 210 nelayan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bulan ini. "Nanti ini akan cepat sekali, bergulir seperti bola salju. Untuk sejuta (nelayan) mungkin dalam tiga tahun sudah dapat," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/4). FishOn merupakan aplikasi karya anak bangsa yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan di laut hingga memasarkannya. Deteksi posisi ikan bisa dilakukan dengan memasukkan sejumlah data seperti migrasi phytoplankton, arah ombak, serta citra satelit. "Kata teknisi kami, akurasinya 90 persen," ujarnya. Dengan aplikasi tersebut, pencarian ikan oleh nelayan bisa lebih efisien. Efisiensi tersebut salah satunya bisa didapat dari konsumsi bahan bakar. Selain itu, mata rantai distribusi yang dipangkas dengan fitur penjualan daring juga akan menguntungkan nelayan dan konsumen. Pembayarannya akan langsung masuk ke rekening perbankan nelayan. Mekanisme tersebut katanya, akan membantu nelayan jika ingin mengajukan kredit usaha. Bahkan, jika tangkapan ikan nelayan bagus dan berkualitas aplikasi tersebut nantinya dapat membantu nelayan untuk mengekspornya ke luar negeri dengan difasilitasi oleh koperasi. Tak hanya itu, keberlanjutan ikan di laut juga bisa dijaga. "Apabila ikannya jelas, kami bisa arahkan agar lebih bijaksana misalnya tangkap ikan yang besar, yang kecil tidak boleh," ujarnya. Sejak aplikasi diluncurkan, lanjut Purbaya, sejumlah investor sudah ada yang menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Seperti halnya aplikasi ojek online yang menawarkan berbagai fitur, aplikasi FishOn juga membuka ruang untuk pengembangan berbagai fitur. "Banyak (investor) yang mau masuk tetapi saya bilang entar dulu," ujarnya. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga berusaha melibatkan para tokoh adat maupun seluruh pihak yang sebelumnya terlibat dalam ekosistem konvensional. "Ini kan memotong jalur dagang, pasti ada yang dirugikan seperti tengkulak. Kami sedang cari cara supaya mereka juga bisa terlibat dalam sistem ini misalnya sebagai pengelola koperasi," ujarnya. Purbaya memperkirakan pelatihan akan berlangsung selama dua minggu setelah itu nelayan akan dilepas menggunakan sistem yang ada selama sebulan untuk dievaluasi. Rencananya, pelatihan serupa rencananya juga akan dilakukan di Maluku Utara, Aceh, Banten Sulawesi Utara, serta kota-kota lain di Indonesia. Sumber : cnnindonesia.com