Jakarta -- Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengatakan pemerintah akan menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi yang bergelut di sektor keuangan (financial technology/fintech) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat kurang mampu. Namun sebelum itu, akan ada proyek percobaan (pilot project) terlebih dulu. Proyek sedianya dilakukan tahun ini. Ketua Sekretariat DNKI sekaligus Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya sudah mendekati beberapa fintech skala besar untuk menggelar pilot projecttersebut. Hanya saja, ia enggan menyebut nama fintech yang sudah didekati hingga saat ini. Fintech yang tengah didekati berjenis payment, clearing, settlement. Mereka merupakan fintech yang khusus memberikan layanan sistem pembayaran dan uang elektronik. "Kelihatannya kami mau coba pilot project di tahun ini. Kalau lancar, akan kami teruskan," ujar Iskandar, Rabu (24/4). Menurutnya, pilot project ini akan menjadi penentu, apakah kerja sama dengan fintech untuk penyaluran bansos diperlukan atau tidak. Nantinya, jika memang penyaluran bansos menggunakan fintech kalah efisien dari saat ini, pemerintah bisa jadi tak melanjutkan kerja sama. Menurutnya, banyak persiapan yang dibutuhkan agar fintech siap menyalurkan bansos. Pertama, fintech tersebut harus punya infrastruktur teknologi yang banyak di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, tiap-tiap toko yang menjadi e-warong harus memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) agar fintech bisa dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia kemudian membandingkan infrastruktur pembayaran non-tunai yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di berbagai pelosok daerah. "Makanya kami sampai saat ini masih jajaki (fintech) yang besar-besar saja. Kalau ternyata infrastruktur mereka (fintech) belum masuk pelosok, kan jadi mempersulit. Untuk apa mempersulit yang sudah efisien," jelas dia. Faktor kedua, keamanan fintech. Jangan sampai, sistem fintech selalu bermasalah ketika penerima bansos menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok. "Dan juga harus jelas, kalau memang pembelian ini menggunakan QR Code, apakah nanti merchant dan masyarakat bisa menggunakannya? Makanya ini sedang kami pelajari dulu," imbuh dia. Sejatinya, pemanfaatan fintech untuk penyaluran bansos ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Sebab, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan harus mencapai 75 persen dari total populasi di 2019. "Tapi kalau misal nanti fintech belum siap, ya jangan dulu (penyaluran bansos lewat fintech). Sehingga kami tidak menargetkan waktu spesifik, kapan sedianya fintechsudah bisa menyalurkan bansos. Rencananya pilot project dulu tahun ini," jelas dia. Sumber : cnnindonesia.com