Arpan Rachman - Okezone MAKASSAR - Hiruk-pikuk politik di 2014 diyakini tidak banyak berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Selama 38 tahun terakhir, kecuali krisis pada 1998, tren pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat jelang Pemilihan Umum (Pemilu). "Sejak Pemilu 1971-2009 tidak ada yang mengakibatkan pada saat terjadinya Pemilu itu perekonomian akan menjadi tidak baik kecuali pada 1998, selebihnya semua berjalan baik," tutur Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) Mahmud, kepada Okezone, di Makassar, Jumat (22/2/2013). Menurut Mahmud, sebelum Pemilu biasanya pertumbuhan ekonomi akan meningkat kurang lebih 0,2 sampai 0,3 persen. Itu karena adanya peningkatan konsumsi menjelang Pemilu. "Kalau menjelang Pemilu biasanya investasi sedikit melambat, tapi setelah Pemilu biasanya akan cepat kembali. Indonesia sendiri termasuk salah satu dari negara yang yang aman saat Pemilu," ujar Mahmud. Diuraikan, dalam situasi politik yang akan bergejolak, konektivitas antardaerah harus lebih harmonis, sehingga tidak kontraproduktif dengan perkembangan ekonomi kawasan. Mahmud mencermati kemungkinan pengelolaan otonomi daerah perlu ditata kembali. "Apakah betul suatu daerah itu harus bersaing, misalnya daerah A dengan B, C, dan seterusnya. Betulkah persaingan itu akan mengakibatkan sesuatu yang lebih baik dari semuanya atau justru koordinasi antara daerah A, B, C di mana tidak harus daerah A itu membuat barang yang sama dengan daerah B barangkali justru akan memberikan yang terbaik?" tegas Mahmud. Dicontohkan, banyak kasus seperti daerah A membuat jalan tapi daerah B membuat bendungan, akhirnya jalan yang dibuat daerah A itu putus. Umpamanya, daerah A membangun perusahaan air minum mineral, daerah B bikin juga, akhirnya mungkin tidak bagus juga. "Koordinasi antardaerah ini juga sangat diperlukan. Daerah dalam satu provinsi atau provinsi dalam satu area katakanlah Kawasan Timur Indonesia, apakah semua kota harus bikin pelabuhan? Itu juga harus ada pembahasan yang lebih mendalam lagi," ucap Mahmud. (ade)