Rizka Diputra - Okezone Ilustrasi. (Foto: Koran SI) JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengaku siap untuk melaksanakan program surplus beras 10 juta ton pada 2014 tersebut. Hal tersebut disampaikan pihak Apkasi saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani). Rakernas ini dilakukan untuk menyatukan langkah, tekad, dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan di Indonesia. "Untuk itu Apkasi juga menyatakan komitmen dan kesiapan untuk bersama Pemerintah mengatasi permasalahan yang memerlukan penanganan ekstra dalam pencapaian target tersebut," ujar Ketua Umum Apkasi Isran Noor, Kamis (21/2/2013). Menurutnya, diperlukan langkah yang inovatif dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan sehingga Indonesia akan dapat memiliki tata pangan yang berdaulat. "Dalam mewujudkan hal tersebut, akan didukung oleh Perhiptani yang merupakan sebuah organisasi para penyuluh pertanian yang sudah berperan penting dalam mendukung swasembada pangan sejak sekira 25 tahun yang lalu," papar Isran. Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka Rakernas APKASI dan Perhiptani dengan tema "Peran Strategis Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta kemarin. SBY berharap Rakernas ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. "Jika kita berbicara mengenai pembangunan, maka kita akan membicarakan tentang meningkatkan taraf hidup rakyat, dan dalam negara berkembang pembangunan berarti adalah mengurangi kemiskinan," kata SBY. Berdasarkan survei, hal yang paling sensitif untuk rakyat yang miskin adalah bahan pangan, jika harga beras melambung tinggi diatas kemampuan membelinya maka akan menjadi permasalahan yang serius. "Jika ketersediaan beras ke depan semakin baik, maka kemiskinan akan berkurang, sesederhana itu, maka beras, pembangunan dan kemiskinan adalah satu kesatuan yang harus kita bangun bersama," urainya. SBY juga menilai bahwa peran serta para bupati sebagai pemimpin paling depan didaerahnya menjadi sangat penting, karena bupati-lah yang dianggap paling mengerti apa yang dibutuhkan rakyat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya. Rakernas turut dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Ketua DPD RI Irman Gusman dan diikuti oleh seluruh Bupati dan Penyuluh Pertanian seluruh Indonesia. (ade)