Tri Kurniawan - Okezone JAKARTA- Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi mengatakan mafia anggaran sudah jadi bagian dari kehidupan bernegara. Aksi mengeruk uang rakyat untuk kepentingan pribadi itu berlangsung bukan hanya jelang Pemilu 2014. "Modusnya, memasukkan program dan anggaran dalam APBN atau APBD, bukan untuk kepentingan dan kebutuhaan rakyat. Jadi, program dan anggarannya hanya sebagai proyek untuk dibagi-bagi antara mafia anggaran sendiri," kata dia kepada Okezone, Minggu (5/5/2013). Ada juga proyek dan anggaran bagi rakyat. Tapi, lanjut Ucok, selalu jadi bancakan bagi kepentingaan mafia anggaran. Caranya, bisa melalui yang menjalankan proyek tersebut, perusahaan yang sudah ditunjuk atau diatur pemenang walaupun sudah melalui lelang. "Yang jelas, antara legislatif, atau eksekutif, dan calo harus dapat feenya dari proyek tersebut," ujarnya. Penyebab tumbuh subur mafia anggaran, tambahnya, bukan biaya politik tinggi saja, tetapi, masih menganggap kekayaan itu bisa mengatur segalanya. "Hukum bisa diatur dengan duit, aparat tunduk kepada duit, dan rakyat dianggap akan mengikuti pimpinan bila punya duit," terangnya. Kata dia, bos-bos partai juga tidak mau mengeluarkan duit dari kantong pribadi mereka untuk membiayai kepentingan politik. Mereka hanya berpikir, kalau masih ada APBN, kenapa tidak APBN dipergunakan untuk kemenangan partai. "Maka, semua berebut ingin masuk dalam negara karena duit itu ada dalam APBN. Caranya, merampok APBN dengan halus, dan jangan ketahuan oleh publik," terangnya. (trk)