Awaludin - Okezone Rabu, 19 Desember 2012 07:05 wib Ilustrasi (Okezone) JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menambahkan subsidi untuk Partai Politik (Parpol) sekira Rp5 sampai 10 triliun menuai pro dan kontra. Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil, usulan tersebut akan menghilangkan kemandirian Parpol dan menjadikan Parpol sebagai institusi penerima bantuan. "Kalau usulan ini diterima, saya kuatir apa bedanya parpol dengan orang miskin yang mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah," ujarnya kepada Okezone, Rabu (19/12/2012). Usulan tersebut, kata Nasir, perlu dipikirkan kembali agar nama Parpol semakin berwibawa dihadapan masyarakat dan pemilihnya. "Perlu dipikirkan dengan matang agar parpol semakin berwibawa di mata rakyatnya dan pemilihnya," tambahnya. Selama ini, lanjut Nasir, ada alokasi dana untuk parpol di Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh parpol. "Dari APBN itu sesuai dengan jumlah suara sah yang mereka peroleh dari Pemilu. Itu diatur dalam UU Parpol. Cuma jumlahnya terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Memang ini agak dilema," lanjutnya. Saat ditanyakan mengenai, apakah opsi ini akan bisa mencegah korupsi yang terus menggurita di Indonesia? "Tidak bisa, karena korupsi terjadi akibat sistem pencegahan yang belum terintegrasi antar sektor dan lembaga," tegasnya. (cns)