JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR, Indra mengatakan, pihak Istana seharusnya tidak perlu emosional dan "kebakaran kumis" menyikapi penyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terkait dengan mafia narkoba dan Istana. "Pernyataan Mahfud MD tersebut menurut saya cukup beralasan dan masuk akal, karena memang pemberian grasi kepada Ola yang merupakan bandar narkoba penuh dengan keanehan-keanehan dan terkesan sangat dipaksakan," ungkap Indra kepada Okezone, Rabu (14/11/2012) malam. Menurutnya grasi terhadap Ola merupakan sebuah kekeliruan. Hal itu karena terlihat dari beberapa hal, diantaranya fakta persidangan dan pertimbangan hukum putusan hakim mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA) memiliki penilaian yang sama bahwa Ola merupakan bagian dari sindikat peredaran narkoba. "Bukan seperti yang disampaikan SBY bahwa Ola hanya seorang kurir. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dikuatkan dengan putusan MK, hukuman mati merupakan hukuman yang konstisional. Jadi tidak tepat menghilangkan hukuman mati untuk Ola karena melihat tren dinegara lain," papar Indra. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, rasa kemanusian dan keadilan atas jutaan korban beserta keluarganya seharusnya tidak diabaikan hanya demi seorang Ola. "MA juga telah menyatakan tidak cukup alasan memberikan grasi untuk Ola dan MA merekomendasikan untuk menolak grasi Ola. Namun, kenapa SBY dan para stafnya terkesan mengabaikan rekomendasi MA tersebut? Sekarang semua semakin jelas dan tidak bisa dibantah lagi atas terungkapnya bahwa diduga kuat Ola masih dan terus mengendalikan peredaran narkoba di balik jeruji," jelas Indra.(put) (lam)