Jum'at, 10 Agustus 2012 21:58 wib Foto: dok Okezone BLITAR - Anggota Komisi III DPR RI yang juga adik kandung Gus Dur, Lily Wahid, bersama Sekjen Asosiasi Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia Dr Sasmito Hadinegoro, sejumlah Jendral (purn) era orde baru, dan para ulama mencanangkan gerakan maklumat menunda pembayaran pajak. Pernyataan maklumat itu berisi ajakan kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Blitar, untuk tidak membayar pajak pada tahun 2013 mendatang. Perlawanan tersebut dilakukan selama pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah pembayaran obligasi rekap bunga bank sebesar Rp60 triliun setiap tahun. "Pajak yang berasal dari rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan untuk membayar tanggungan bank. Jika tidak, kita akan melakukan penundaan pembayaran pajak bersama-sama," ujar Lily di Pondok Pesantren Al Kamal, Desa Kunir, Wonodadi, Kabupaten Blitar Jumat (10/8/2012). Menurut Lily, penolakan membayar pajak ini, juga respons dari sikap pemerintah yang memberikan utang kepada para bankir saat Indonesia terlanda krisis moneter yang merupakan bentuk pembodohan rakyat. "Salah satu penggagasnya (pemberian dana moneter ke bankir) adalah yang saat ini menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dan dalam hal ini yang bersangkutan harus bertanggungjawab," tegasnya. Politisi PKB ini menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah perbuatan pidana dan bukan juga sebagai salah satu tindakan makar. "Hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada pemerintah bahwa rakyat kita tidak bodoh," ujarnya. Selain di Blitar, maklumat penolakan membayar pajak tersebut, juga sudah disampaikan di Medan, Blora, Yogyakarta, Pati, dan Kabupaten Gorontalo. Penyampaian dan pemberian tanda tangan kepada maklumat ini, juga disaksikan Mayjen Purn Syamsu Jalal, Mantan Danpuspom ABRI, Laksamana Pertama Purn Mulyo Wibisono, Mantan Dir Bais TNI, KRT Harjuno Wiwoho Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) dan KH Moh Maksum (Ketua FKPPBD). (ctr) (Solichan Arif/Koran SI/ahm)