Susi Fatimah - Okezone Selasa, 10 Juli 2012 06:30 wib Foto: (dok okezone) JAKARTA - Elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu masuk dalam tiga besar dalam tiap survei yang dilakukan. Padahal Prabowo memiliki catatan kelam dalam sejarah karirnya di TNI. Bahkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) disebutkan bahwa lebih dari 72,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu kasus Prabowo Subianto yang dipecat dari jabatannya sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997. Atas hasil survei tersebut Direktur Program Imparsial Al Araf angkat bicara. Menurutnya, masyarakat tidak lupa atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo. "Saya rasa masyarakat tidak lupa, sebagian masyarakat hidup diera itu dan sangat memahami dugaan keterlibatan beliau dalam kasus tersebut," ujarnya kepada Okezone, Selasa (10/7/2012). Al Araf mengatakan bahwa bisa saja masyakarat lupa akan kasus tersebut bukan karena tidak mengetahuinya melainkan karena penyelesaikan kasus tersebut yang hingga kini tidak diproses. "Persoalannya pemerintah SBY ini berlarut-larut dalam kasus ini, sehingga rekomendasi pengadilan ham ad hoc dari DPR tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga seolah-olah kasus ini digantung oleh pemerintah, jadi publik tidak bisa memahami kelanjutan kasus ini," paparnya. Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani persoalan pelanggaran HAM di Indonesia. Oleh karenanya, pemilih Indonesia yang banyak didominasi oleh kalangan pemula yaitu sebanyak 40 persen tidak mengetahui calon presiden (Prabowo) memiliki kasus hukum. "Apabila pemerintag serius membongkar sampai kedalangnya, polri akan memahami bagaimana peristiwa itu," katanya. Melihat kondisi demikian, Al Araf yang juga aktivis tersebut mengaku tidak akan tinggal diam. "Perjuangan pembela HAM tidak berpatokan pada moment Pemilu saja bahwa dari dulu, sekarang dan ke depan akan terus mendorong kasus-kasus pelanggaran HAM, artinya disetiap ada atau tidak ada Pemilu terus mendorong," ucapnya. Selain itu, lanjutnya, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat lupa akan kasus tersebut lantaran porsi pelanggaran HAM tidak banyak. Namun lebih banyak persoalan korupsi yang diekspos ke publik. "Persoalan persepsi sangat ditentukan oleh peran media, realitas politik sekarang lebih pada pemberantasan korupsi tidak bisa dihindari, disatu sisi hal itu secara langsung mempengaruhi persepsi publik. Lebih ramai soal Nazaruddin, kasus ham tidak punya porsi di publik," tutupnya. (sus)