go green
Recent Issues

DKPP: Laporan Pelanggaran Etik Pilkada Terbanyak dari Sumut

DKPP: Laporan Pelanggaran Etik Pilkada Terbanyak dari Sumut

17 Oktober 2020, 09:00:01

Medan -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan pihaknya mendapat laporan dugaan pelanggaran etik paling banyak dari Sumatera Utara di tengah pelaksanaan Pilkada 2020. Jumlah laporan itu mengalahkan Papua yang biasanya menjadi daerah dengan laporan terbanyak.
"Aduannya mengalahkan Papua. Dulu Papua bertengger lama di peringkat satu. Sekarang Papua di rangking dua, dan Sumut rangking satu terbanyak dilaporkan ke DKPP," kata Muhammad di Medan mengutip Antara, Jumat (16/10).
Hingga 7 Oktober, jumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Sumut mencapai 48 kasus. Muhammad mengaku heran dengan jumlah yang begitu banyak.
"Di Papua itu ada pemilu tapi prosesnya bisa dikatakan tidak jelas karena pakai sistem noken. Saya heran padahal di Papua ada praktik begitu, tapi dugaan pelanggaran kode etik yang paling banyak dilaporkan itu Sumut," sebutnya.
Muhammad lalu menjelaskan bahwa DKPP bersifat pasif. Baru menindaklanjuti jika memang ada laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk.
Berbeda dengan Bawaslu yang aktif memproses kasus jika mendapatkan temuan dugaan pelanggaran di lapangan.
"Akan tetapi adanya temuan menyangkut penyelenggara yang bermasalah dalam media massa wajib juga melakukan prosesnya dalam bentuk klarifikasi menunggu adanya laporan," tuturnya.
Dia memaparkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu pada tahun 2019 sebanyak 147 kasus, 2015 sebanyak 62 laporan dan 2014 sebanyak 149 aduan yang diterima DKPP.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Utara, Nazir Salim Manik, mengatakan dalam dua tahun terakhir penyelenggara pemilu di Kota Medan tidak pernah dilaporkan ke DKPP RI. Termasuk tahun ini.
"Positifnya penyelenggara pemilu dua tahun terakhir bekerjanya baik. Pertanyaan selanjutnya, apa iya?," ungkap Nazir.
Mantan Komisioner KPU Sumut ini juga tidak terlalu yakin warga Medan mengetahui keberadaan DKPP RI. Selain Medan, penyelenggara pemilu di Kabupaten Mandailing Natal juga tidak pernah dilaporkan ke DKPP RI.
"Sejak DKPP berdiri, penyelenggara pemilu di Mandailing Natal tidak pernah dilaporkan," ujarnya.
Diketahui, Pilkada 2020 dihelat serentak di 270 daerah. Sebanyak 23 di antaranya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
Daerah di Sumut yang menyelenggarakan pilkada yaitu Toba, Pakpak Bharat, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Medan, Sibolga, Labuhanbatu, Binjai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan.
Kemudian, Samosir, Simalungun, Tanjungbalai, Mandailing Natal, Asahan, Tapanuli Selatan, Karo, Serdang Bedagai, Gunungsitoli, Pematangsiantar, dan Humbang Hasundutan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Ekspor Udang Jadi Primadona saat Pandemi Corona
01 November 2020, 09:00:05

Ekspor Udang Jadi Primadona saat Pandemi Corona Jakarta -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komoditas udang masih menjadi primadona permintaan global untuk sektor kelautan dan perikanan di tengah pandemi virus corona (covid-19). "Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....