go green
Recent Issues

Facebook Beri Rekomendasi Aturan Perlindungan Data Pribadi

Facebook Beri Rekomendasi Aturan Perlindungan Data Pribadi

05 Juli 2019, 09:00:04

Facebook memberikan beberapa rekomendasi terkait aturan Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia. Rekomendasi dari Facebook berfokus pada kewajiban permintaan persetujuan (consent) dari pemroses dan pengolah data kepada pemilik data.

Facebook APAC Privacy and Public Policy Manager Arianne Jimenez mengatakan kewajiban persetujuan tersebut seharusnya jangan dijadikan sebagai satu-satunya dasar legalitas agar bisa memroses data.
"Saat memroses data, Anda harus punya dasar legal untuk memroses data. Rekomendasi kami memroses juga harus bisa dilakukan oleh dasar legal selain persetujuan," kata Jimenez dalam diskusi bertajuk `Melindungi Privasi Data di Indonesia` di Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Jimenez merujuk pada General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, setidaknya ada enam dasar legal untuk para pengolah dan pemroses data yang memvalidasi pemrosesan data.
Aturan PDP disebut-sebut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan sesuai GDPR dengan beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
"Saya ingin klarifikasi bahwa GDPR tidak membutuhkan persetujuan untuk setiap pengoleksian data. Persetujuan hanya satu dari enam dasar legalitas untuk proses data," katanya.

Jimenez menjelaskan rekanan Facebook di Eropa memiliki enam dasar legalitas untuk pemrosesan data. Negara-negara tersebut bisa memilih mana dasar legalitas yang paling sesuai.
Enam dasar legalitas di antaranya adalah persetujuan (consent), kontrak (contract), kewajiban hukum (legal obligations), kepentingan vital (vital interests), tugas publik (public task), kepentingan yang sah (legitimate interests).
"Kalau hanya berdasarkan persetujuan, itu tidak praktis dan tidak fleksibel. Kalau memang persetujuan juga harus lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan," ucapnya.

Jimenez mengatakan persetujuan bertubi-tubi juga akan `melelahkan` bagi pengguna atau pemilik data. Misalkan ketika menggunakan aplikasi, Anda terus-terusan dimintai persetujuan.
"Kita haruslah hindari hal yang disebut `notice fatigue`. Ini terjadi ketika Anda kelelahan atau bingung dengan banyak informasi. Agar lebih fleksibel kita harus buat Informasi persetujuan dengan cara yang `short burst` (singkat dan cepat) atau lebih kreatif. Ini lebih fleksibel," ujar Jimenez.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Julia Lastremschi, Influencer Moldova Kuliah di Universitas Narotama Demi Bangun Bisnis Masa Depan Julia Lastremschi, Influencer Moldova Kuliah di Universitas Narotama Demi Bangun Bisnis Masa Depan

10 Oktober 2019, 08:24:34

Kuliah ke luar negeri pilihan serius dan tidak bisa sekadar main-main. Paling tidak itu yang ditunjukkan Julia Lastremschi, mahasiswi asal Republik Moldova yang berkuliah di Universitas Narotama (UNNAR) demi membangun bisnis bagi masa depannya. Julia punya mimpi besar untuk membangun bisnis di masa depan dan mewujudkannya dengan memilih belajar manajemen dan marketing di luar negeri. "Aku selalu ingin belajar ke luar negeri. ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Investor AS Siap Tanamkan Investasi Rp1,4 T di RI
14 Oktober 2019, 09:00:00

Investor AS Siap Tanamkan Investasi Rp1,4 T di RI Jakarta -- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan perusahaan investasi swasta asal Amerika Serikat (AS) bernama Overseas Private Investment Corporation (OPIC) berencana menggelontorkan dana sebesar US$100 juta atau setara Rp1,4 .....

Huawei Indonesia Janjikan Latih SDM Sebelum Terapkan 5G
14 Oktober 2019, 09:00:00

Huawei Indonesia Janjikan Latih SDM Sebelum Terapkan 5G

HuaweiIndonesia menyatakan sampai saat ini masih ada kesenjangan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dan perkembangan konektivitas 5G. Alhasil, Direktur ICT Strategy Huawei Indonesia, Mohammad Rosidi, menjanjikan .....