go green
Recent Issues

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja

25 Juni 2019, 09:00:09

Palembang -- Ribuan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengancam bakal mogok kerja. Mereka mendesak direksi mencabut peraturan terkait pernikahan antarpegawai yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menuntut direksi untuk menghapus peraturan tersebut dalam waktu dekat.

Ketua Umum SPKA Edi Suryanto mengatakan keputusan mogok kerja diambil usai rapat pimpinan SPKA Jawa-Sumatra di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (21/6).

Pihaknya memutuskan untuk mogok kerja karena penyelesaian masalah aturan pernikahan bagi sesama karyawan dinilai terlalu berlarut-larut dan tidak kunjung membuahkan solusi.

Edi berujar peraturan tersebut menyebabkan 150 pasangan suami istri yang keduanya berstatus sebagai karyawan PT KAI terpisah lokasi kerja dan domisili tempat tinggal yang sangat jauh. Bahkan 20 persen dari 150 pasangan tersebut, kata Edi, mengalami keretakan rumah tangga dan berstatus dalam gugatan cerai.

"Misalnya istri di Jawa, suaminya dipindah ke Aceh. Dipindahnya benar-benar jauh oleh aturan direksi ini. Jelas itu melanggar hak asasi. Apalagi undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia juga menyampaikan penempatan pekerja dalam satu tempat kedudukan bagi pasutri tidak akan menimbulkan konflik kepentingan seperti yang kerap dijadikan alasan oleh direksi.

Meski sudah melakukan perundingan bipatrit dan tripatri bersama Disnaker Kota Bandung, namun persoalan ini belum membuahkan kesepakatan antara SPKA dengan PT KAI.

"Kami akan segera melayangkan keberatan kepada direksi untuk mencabut aturan yang merugikan pekerja, terutama pelaksana. Kami meminta kedudukan pekerja yang dimutasi harus dikembalikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan mogok kerja," ujar dia.

Di samping itu, SPKA pun menuntut penyesuaian gaji dan pendapatan. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen.

Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. Ada selisih 4,8 persen yang belum dipenuhi manajemen.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Prodi Sistem Informasi UNNAR Jalin Kerjasama dengan Komunitas Odoo Indonesia Prodi Sistem Informasi UNNAR Jalin Kerjasama dengan Komunitas Odoo Indonesia

22 Juli 2019, 06:13:02

Program Studi Sistem Informasi– Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) yang berkonsentrasi pada pengembangan solusi bisnis memandang perlu melakukan kerjasama dalam pengembangan Odoo. Kerjasama ini dijalin dengan Komunitas Odoo Indonesia yang diwakili oleh Agung Hario, S.Kom, praktisi dalam bidang pengembangan Enterprise Resources Planning (ERP) dengan framework Odoo. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan pengenalan Odoo yang dipimpin oleh Kaprodi Sistem Informasi, Immah ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Papua Nugini Desak Australia Beri Tenggat Relokasi Imigran
23 Juli 2019, 09:00:01

Papua Nugini Desak Australia Beri Tenggat Relokasi Imigran

Perdana Menteri James Marape mendesak Australiasegera menentukan tenggat untuk merelokasi pengungsi imigran dan pencari suaka yang hingga kini masih telantar di Pulau Manus, Papua Nugini. Marape mengatakan bahwa permintaan penentuan .....

BI Yakin Penurunan Bunga Acuan Gairahkan Pasar Modal
23 Juli 2019, 09:00:01

BI Yakin Penurunan Bunga Acuan Gairahkan Pasar Modal Medan -- Bank Indonesia (BI) menilai pemangkasan suku bunga acuan akan menarik lebih banyak investor masuk ke pasar modal. Penurunan suku bunga tersebut akan membuat investor cenderung melihat prospek pertumbuhan .....