go green
Recent Issues

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Lebaran

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Lebaran

12 Juni 2019, 09:00:00

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 94 laporan gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri 1440 H sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019. Laporan-laporan itu berasal dari unsur kementerian, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dan kampus.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dari laporan-laporan itu setidaknya ada tujuh laporan terkait penolakan terhadap gratifikasi, salah satunya soal 1 ton gula pasir yang dikembalikan kepada pihak pemberi oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung.

"Sedangkan enam laporan penolakan lainnya adalah pemberian parsel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak, serta pemberian uang Rp4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (10/6).

Menurut Febri sikap penolakan terhadap gratifikasi merupakan langkah terbai yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Febri menyatakan sikap tegas menolak pemberian gratifikasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi.

"Sehingga, hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan."

Selain itu, Febri mengatakan, dari 94 laporan tersebut, sebanyak 87 laporan di antaranya diproses oleh pihak KPK. Gratifikasi tersebut terdiri dari berbagai bentuk mulai dari makanan dan minuman, uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga, hingga voucher belanja di supermarket.

KPK bakal memproses laporan-laporan itu setidaknya selama 30 hari kerja untuk menetapkan status barang gratifikasi. Barang itu bisa jadi milik negara, atau milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi.

"KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983," kata Febri.

Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi tersebut berasal dari unsur kementerian/lembaga, yakni Mahkamah Konstitusi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari unsur pemerintah daerah, ada Pemkab Blora, Pemkab Boyolali, Pemkab Klaten, Pemkab Kudus, Pemkab Luwu, Pemkab Pasuruan, Pemkab Pringsewu, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Mojokerto, Pemkot Padang Panjang, Pemkot Parepare, Pemkot Samarinda, Pemprov Banten, Pemprov Jawa Tengah, dan Pemprov Lampung.

Dari unsur kampus, yakni Universitas Andalas. Dari unsur BUMN atau BUMD antara lain PT PLN, PT Transportasi Jakarta, PT Bank Mandiri, dan Bank Kalsel.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme
22 September 2019, 09:00:01

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial. Koordinator Riset .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....