go green
Recent Issues

Perusahaan Jepang Siap Produksi Kendaraan Listrik di RI

Perusahaan Jepang Siap Produksi Kendaraan Listrik di RI

11 Juni 2019, 09:00:05

Jakarta -- Kementerian Perindustrian melakukan sosialisasi insentif pajak bagi kendaraan listrik kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang. Dalam sosialisasi itu, perusahaan-perusahaan otomotif tersebut mengaku sudah siap membangun industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Mengenai potensi implementasi dari percepatan electric vehicle dan fasilitas PPnBM yang sedang disusun oleh pemerintah, kami komunikasikan dengan pelaku industri otomotif di sini," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Toyota Motor Corporation di Tokyo, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (35/5).

Menurut Airlangga, peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait kendaraan listrik, nantinya diberikan tenggat waktu atau periode transisi selama dua tahun. Untuk itu, Airlangga berharap perusahaan otomotif Jepang dapat mulai membangun investasi pada 2021 atau 2022.

Menurut Airlangga, sejumlah produsen otomotif skala global saat ini sedang merencanakan persiapan untuk peluncuran kendaraan listrik di Indonesia dalam waktu dekat.

Kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah cukup mengkompensasi perbedaan harga antara kendaraan listrik dengan kendaraan internal combustion engine (ICE) yang ada sekarang," imbuhnya.

Perbedaan harga itu diyakini mampu mendorong sebagian konsumen untuk beralih dari sebelumnya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Sebab, akan ada keuntungan bagi pengguna kendaraan listrik, terutama dari sisi efisiensi terhadap konsumsi bensin.

"Apalagi, ada hybrid car itu yang sampai hemat 50 persen. Selain itu, adanya kemudahan dari maintenance dari kendaraan-kendaraan berbasis elektrik," ungkapnya.

Dalam kunjungannya di Jepang, Airlangga juga mengunjungi pabrik baterai EVE di Hamamatsu. Dari kunjungan itu, Airlangga melihat Indonesia punya potensi besar dalam penyediaan bahan bakunya. Sebab, Indonesia akan memiliki pabrik yang memproduksi material energi baru dari nikel laterit.

Potensi itu, menurut dia, dapat dilakukan melalui investasi PT. QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang ditargetkan bakal beroperasi pada pertengahan 2020. Total investasi yang ditanamkan sebesar US$700 juta dan akan menghasilkan devisa senilai US$800 juta per tahun.

"Proyek industri smelter berbasis teknologi hydrometallurgy tersebut akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium generasi kedua nikel kobalt yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputy CEO Toyota Corp. Susumu Matsud mengaku pihaknya akan fokus mengembangkan teknologi kendaraan listrik di Indonesia. Matsud mengaku pihaknya saat ini juga sudah mempersiapkan produksinya.

Toyota bersama Daihatsu akan memproduksi mobil hibrida di Indonesia pada tahun 2022. Jenisnya antara lain SUV dan MPV. "Kami menilai, kedua jenis tersebut yang akan lebih diminati konsumen di Indonesia. Kami sedang mempersiapkan produksinya," tutur Matsuda.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research` Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research`

21 Agustus 2019, 07:45:57

Fakultas Teknik (FT) Universitas Narotama (UNNAR) menggelar Workshop `International Higher Education and Research` : Simposium Cendikia Kelas Dunia dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Bambang Trigunarsyah Suhariadi, BSc, MT, Ph.D (RMIT University, Australia) dan Dr. Dani Harmanto, C.Eng, MTED, (University of Derby, UK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Rapat Gedung D. Workshop ini dibuka oleh Dekan FT Dr. Ir. Koespiadi, MT dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat
22 Agustus 2019, 09:00:01

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan memecat semua penasihatnya lantaran tak sanggup menggaji pegawai. Kantor Kepresidenan Palestina tidak menjelaskan jumlah penasihat presiden yang diputus kontrak kerjanya. Kantor tersebut hanya merujuk pada .....