go green
Recent Issues

Pencoblos 20 Surat Suara untuk Prabowo Divonis 6 Bulan Bui

Pencoblos 20 Surat Suara untuk Prabowo Divonis 6 Bulan Bui

08 Juni 2019, 09:00:05

Jakarta -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Riau menjatuhkan vonis penjara 4 bulan dan denda Rp10 juta subsidair 1 bulan kurungan kepada Magribi bin Ahmad. Vonis diketok hakim usai terdakwa mencoblos 20 kertas surat suara Pemilu Presiden 2019 untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Vonis untuk Magribi dibacakan oleh ketua majelis hakim Meni Warlia didampingi anggota urafriani Putri dan Ira Rosalin, Selasa (28/5). Magribi sebelumnya tertangkap tangan saat melakukan pelanggaran pemilu tersebut di TPS 004, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

Namun Magribi tidak hadir dalam sidang putusan itu tanpa alasan yang jelas dan sidang berlangsung secara in absentia.

Sidang kasus tersebut berlangsung maraton karena pada hari yang sama juga berlangsung sidang tuntutan perkara tindak pidana pemilu nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn atas nama Magribi bin Ahmad.

Jaksa penuntut umum Dedi Iwan Budiono yang diwakili Eka menyatakan terdakwa Magribi bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jaksa dalam tuntutannya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa berupa penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp10 juta subsidair 2 bulan kurangan.

Kasus tersebut juga menyeret salah seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 004 bernama Nurkholis. Terdakwa Nurkholis dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp10 juta subsider 2 bulan

Pembacaaan vonis untuk Nurkholis berlangsung pada Selasa malam oleh majelis hakim yang sama untuk kasus Magribi. Hakim menjatuhkan vonis terhadap Nurkholis berupa penjara 2 bulan dan pidana denda Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan.

Terdakwa Nurkholis juga tidak hadir dalam sidang vonis itu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah mengatakan bahwa pelanggaran ini terungkap saat hari-H pemungutan suara, 17 April 2019.

Hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi di TPS menyatakan kejadian kecurangan ini bermula dari pelaku menyerahkan formulir C6 kepada anggota KPPS setempat.

Saat hendak meminta surat suara, anggota KPPS membiarkan pelaku dan menyuruhnya mengambil surat suara sendiri di tumpukan surat suara. Namun, pelaku langsung mengambil 20 lembar surat suara pilpres dari tumpukan dan langsung masuk ke bilik pencoblosan.

Usai mencoblos, pelaku menuju ke kotak suara untuk memasukkan. Akan tetapi, tindakan pelaku ini terlihat oleh pengawas TPS sehingga diketahui bahwa pelaku mencoblos 20 surat suara pilpres untuk 02.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme
22 September 2019, 09:00:01

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial. Koordinator Riset .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....