go green
Recent Issues

Sidang Suap Meikarta, Bupati Neneng Divonis 6 Tahun Penjara

Sidang Suap Meikarta, Bupati Neneng Divonis 6 Tahun Penjara

07 Juni 2019, 09:00:01

Bandung -- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis kepada Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan. Neneng terbukti menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

"Mengadili terdakwa Neneng Hasanah Yasin hukuman enam tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Tardi saat membacakan amar putusannya, Rabu (29/5).

Majelis hakim menilai terdakwa Neneng terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta pidana pencabutan hak dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesainya terdakwa menjalani pidana pokok.

Majelis hakim juga membebankan terdakwa dengan uang pengganti sesuai kerugian negara. Dengan ketentuan jika tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda maka diganti penjara selama 6 bulan.

Selain itu, hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa. Hakim sependapat dengan jaksa KPK yang menilai Neneng Hasanah tidak memenuhi syarat permohonan JC.

Hakim menyatakan Neneng terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp10,630 miliar dan SG$90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta.

Vonis ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa KPK selama tujuh tahun enam bulan dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baik kuasa hukum maupun jaksa KPK menyampaikan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim.

Sementara itu, majelis hakim juga turut memvonis empat pejabat Pemkab Bekasi terkait penerimaan suap perizinan proyek Meikarta. Keempatnya divonis 4 tahun 6 bulan penjara subsider 3 bulan kurungan.

Keempatnya ialah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

"Menyatakan terdakwa Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor dan Neneng Rahmi Nurlaiali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim Tardi.

Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi.

Vonis terhadap anak buah Neneng ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa KPK yang menuntut keempatnya hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research` Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research`

21 Agustus 2019, 07:45:57

Fakultas Teknik (FT) Universitas Narotama (UNNAR) menggelar Workshop `International Higher Education and Research` : Simposium Cendikia Kelas Dunia dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Bambang Trigunarsyah Suhariadi, BSc, MT, Ph.D (RMIT University, Australia) dan Dr. Dani Harmanto, C.Eng, MTED, (University of Derby, UK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Rapat Gedung D. Workshop ini dibuka oleh Dekan FT Dr. Ir. Koespiadi, MT dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat
22 Agustus 2019, 09:00:01

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan memecat semua penasihatnya lantaran tak sanggup menggaji pegawai. Kantor Kepresidenan Palestina tidak menjelaskan jumlah penasihat presiden yang diputus kontrak kerjanya. Kantor tersebut hanya merujuk pada .....