go green
Recent Issues

Smelter Freeport Baru Terbangun 3,86 Persen Per Februari 2019

Smelter Freeport Baru Terbangun 3,86 Persen Per Februari 2019

13 Mei 2019, 09:00:02

Jakarta -- Perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia per akhir Februari 2019 baru berjalan 3,86 persen. Meski pembangunan tersebut sesuai dengan rencana yang diajukan kepada pemerintah, realisasi tersebut di bawah target perusahaan.

"(Proyek smelter) ini akan terus kami selesaikan dan diharapkan pada akhir 2022 pembangunan smelter sudah selesai, sudah keluar asapnya lah," ujar Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas dalam keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dikutip Senin (6/5).

Rencananya, smelter Freeport yang akan dibangun di Gresik, Jawa Timur ini akan mengelola 2 juta ton konsentrat. Tony mengklaim sudah banyak lembaga keuangan yang berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter dari luar maupun dari dalam negeri. Sebagai informasi investasi untuk pembangunan smelter diperkirakan mencapai US$2,8 miliar.

Saat ini, Tony menyatakan lahan sudah siap. Lahan tinggal dipadatkan dan dibuang airnya.

"Sementara pemadatan dilakukan, secara paralel juga dilakukan di lahan inti yang sekitar 35 hektare dilakukan pemancangan paku bumi (piling) sambil menunggu kesiapan lahan yang lainnya, secara bertahap akan matang," ujarnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono menegaskan pemerintah akan memastikan perusahaan membangun smelter. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), perusahaan pertambangan wajib melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pembangunan smelter setidaknya enam bulan sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke pemerintah maka pemerintah akan mencabut izin ekspor mereka.

"Kalau dia membangun smelter sesuai dengan rencana yang yang dimasukkan kepada pemerintah, maka izin ekspor tetap diberikan. Sebaliknya, jika tidak sesuai maka izin ekspornya bisa dicabut tetapi membangun smelter tetap harus dilanjutkan," ujar Bambang.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Civitas Akademika UNNAR Gelar Upacara Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74 Civitas Akademika UNNAR Gelar Upacara Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74

19 Agustus 2019, 01:44:17

Civitas akademika Universitas Narotama (UNNAR) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74 dengan menggelar Upacara Bendera pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 pukul 07.00-07.30 WIB di halaman depan kampus Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya. Bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) Rektor UNNAR Dr. Arasi Alimudin, SE, MM. Peserta upacara terdiri dari para pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan
15 Agustus 2019, 09:00:35

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan

Otoritas BandaraHong Kong membatalkan seluruh penerbangan dari wilayah itu setelah demonstran kembali melumpuhkan bandara pada Selasa (13/8) sore. "Operasional Bandara Internasional Hong Kong sangat terganggu. Semua penerbangan keberangkatan telah dibatalkan," .....

Intip Strategi Menabung Valas bagi Generasi Milenial
19 Agustus 2019, 09:00:02

Intip Strategi Menabung Valas bagi Generasi Milenial Jakarta -- Valuta asing (valas) kerap menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi generasi milenial yang gemar melancong ke luar negeri atau berencana memperoleh pendidikan berskala internasional. Untuk menjawab kebutuhan itu, sejumlah bank .....

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi
15 Agustus 2019, 09:00:35

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKIJakarta meluncurkan aplikasi e-uji emisi. Aplikasi aplikasi mobile berbasis Android ini menyediakan database hasiluji emisi kendaraan yang bisa dicek secara online oleh pemilik kendaraan dan petugas. Gubernur DKI .....