go green
Recent Issues

Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pendidikan 2019 Rp 487 Triliun

Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pendidikan 2019 Rp 487 Triliun

10 Januari 2019, 09:00:04

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran untuk pendidikan di tahun 2019 meningkat mencapai Rp 487 triliun. Besarnya dana tersebut membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi aliran penggunaan uang tersebut.

Mendikbud Muhadjir Effendi menyampaikan, usaha melakukan pencegahan tindak korupsi harus selaku dibudayakan. Reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan, hingga pembangunan zona integritas antar lembaga internal dan instansi pemerintah lain perlu digalakkan.

BACA JUGA
Kubu Prabowo Akan Singgung Kasus Novel di Debat Perdana, Tim Jokowi siapkan Langkah Ini
Kasus Meikarta, KPK Duga Ada Aliran Dana Kunker Luar Negeri DPRD Kab Bekasi
FOTO: Senyum Eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Usai Diperiksa KPK
"Saya pikir setan yang paling berbahaya yang paling kuat pengaruhnya itu setan korupsi. Mari kita mulai dengan diri sendiri. Setiap orang punya sisi gelap. Kalau cerah saja itu malaikat kalau gelap itu setan. Jadi manusia itu gabungan malaikat dan setan," tutur Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Muhadjir meminta seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbud fokus pada enam hal yakni pelaksanaan tata kelola, fokus pada tugas dan fungsi, target dan sasaran, mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang, patuh pada regulasi, serta tepat waktu dalam mencapai target.

"Kami menyadari menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan koruptif," jelas Muhadjir.



2 dari 3 halaman
Tinggalkan Budaya Lama
Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, kebiasaan buruk masa lalu di lingkungan pejabat pemerintahan mesti dihilangkan dari hal terkecil. Hal yang dilakukan berulang-ulang selalu menjadi kebiasaan dan akhirnya diwajarkan.

"Pemerintah sudah mulai mencoba menaikkan hasil kinerja. Harapan kita birokrasinya bisa meninggalkan budaya yang lama. Dari sisi anggaran ini kan makin lama makin besar anggaran pendidikan. Yang kemudian kita sangat reaktif," kata Agus.

Untuk itu, KPK siap mengawal anggaran tersebut bersama dengan Kemendikbud dalam upaya penanggulangan korupsi di lingkungan lembafa tersebut. Terlebih, fasilitas monitoring terkait aliran dana pun semakin canggih.

"Mungkin satu penyebabnya (korupsi) itu APBN kita meningkat drastis. Sementara kita belum sempurna betul memperbaiki sistem kita. Lima tahun lalu di desa mungkin tidak ada uang beredar sebesar ini. Sementara sekarang bisa satu desa Rp 1 miliar," Agus menandaskan.

Sumber: Liputan6

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama

21 Januari 2019, 08:52:23

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Universitas Narotama (UNNAR) dan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement). Penandatanganan MoU dan MoA dilakukan Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan Rektor UNIPA Surabaya Drs. Djoko Adi Walujo, ST, MM, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019
21 Januari 2019, 09:00:02

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019 Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. .....

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen
21 Januari 2019, 09:00:02

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 46 persen dari 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) memiliki rasio pembiayaan macet (NonperformingFinance/NPF) kurang dari 1 persen. Berarti, sekitar 86-87 multifinance dapat .....