go green
Recent Issues

Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pendidikan 2019 Rp 487 Triliun

Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pendidikan 2019 Rp 487 Triliun

10 Januari 2019, 09:00:04

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran untuk pendidikan di tahun 2019 meningkat mencapai Rp 487 triliun. Besarnya dana tersebut membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi aliran penggunaan uang tersebut.

Mendikbud Muhadjir Effendi menyampaikan, usaha melakukan pencegahan tindak korupsi harus selaku dibudayakan. Reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan, hingga pembangunan zona integritas antar lembaga internal dan instansi pemerintah lain perlu digalakkan.

BACA JUGA
Kubu Prabowo Akan Singgung Kasus Novel di Debat Perdana, Tim Jokowi siapkan Langkah Ini
Kasus Meikarta, KPK Duga Ada Aliran Dana Kunker Luar Negeri DPRD Kab Bekasi
FOTO: Senyum Eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Usai Diperiksa KPK
"Saya pikir setan yang paling berbahaya yang paling kuat pengaruhnya itu setan korupsi. Mari kita mulai dengan diri sendiri. Setiap orang punya sisi gelap. Kalau cerah saja itu malaikat kalau gelap itu setan. Jadi manusia itu gabungan malaikat dan setan," tutur Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Muhadjir meminta seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbud fokus pada enam hal yakni pelaksanaan tata kelola, fokus pada tugas dan fungsi, target dan sasaran, mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang, patuh pada regulasi, serta tepat waktu dalam mencapai target.

"Kami menyadari menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan koruptif," jelas Muhadjir.



2 dari 3 halaman
Tinggalkan Budaya Lama
Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, kebiasaan buruk masa lalu di lingkungan pejabat pemerintahan mesti dihilangkan dari hal terkecil. Hal yang dilakukan berulang-ulang selalu menjadi kebiasaan dan akhirnya diwajarkan.

"Pemerintah sudah mulai mencoba menaikkan hasil kinerja. Harapan kita birokrasinya bisa meninggalkan budaya yang lama. Dari sisi anggaran ini kan makin lama makin besar anggaran pendidikan. Yang kemudian kita sangat reaktif," kata Agus.

Untuk itu, KPK siap mengawal anggaran tersebut bersama dengan Kemendikbud dalam upaya penanggulangan korupsi di lingkungan lembafa tersebut. Terlebih, fasilitas monitoring terkait aliran dana pun semakin canggih.

"Mungkin satu penyebabnya (korupsi) itu APBN kita meningkat drastis. Sementara kita belum sempurna betul memperbaiki sistem kita. Lima tahun lalu di desa mungkin tidak ada uang beredar sebesar ini. Sementara sekarang bisa satu desa Rp 1 miliar," Agus menandaskan.

Sumber: Liputan6

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keluarga Besar Fakultas Hukum UNNAR Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fakultas Hukum UNNAR Gelar Buka Puasa Bersama

21 Mei 2019, 03:58:22

Momen bulan puasa Ramadhan 1440 Hijriyah dipergunakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Narotama (UNNAR) untuk mempererat silaturrahmi antara dosen dan mahasiswa. Hal itu diwujudkan dengan digelarnya acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fakultas Hukum dan mahasiswa program studi Magister Kenotariatan (MKN), Senin 20 Mei 2019 di Conference Hall. Acara buka puasa tersebut diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan di ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Putra Trump Bersedia Ditanyai Senat soal Intervensi Rusia
22 Mei 2019, 09:00:00

Putra Trump Bersedia Ditanyai Senat soal Intervensi Rusia Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan sudah bersedia untuk memberikan kesaksian kepada Senat mengenai dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016 lalu. Seorang sumber mengatakan kepada Reuters .....

Luncurkan Masterplan, Jokowi Ingin Ekonomi Syariah RI Bangkit
22 Mei 2019, 09:00:00

Luncurkan Masterplan, Jokowi Ingin Ekonomi Syariah RI Bangkit Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan peta jalan atau Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan ekonomi syariah di Indonesia. "Saatnya kita bangkitkan potensi ekonomi syariah di .....

Transparansi Teknologi Bitcoin Untungkan Aparat Keamanan
22 Mei 2019, 09:00:00

Transparansi Teknologi Bitcoin Untungkan Aparat Keamanan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengatakan pendanaan maupun penggunaan bitcoin untuk terorisme atau melakukan pencucian uang akan menguntungkan aparat hukum untuk menindak. Pasalnya, seluruh transaksi bitcoin berjalan dengan teknologi blockchain yang .....