go green
Recent Issues

Qualcomm Bayar Rp21,7 Triliun Terkait Pelarangan iPhone

Qualcomm Bayar Rp21,7 Triliun Terkait Pelarangan iPhone

06 Januari 2019, 09:00:00

Jakarta: Pada akhir 2018, pengadilan di Munich memutuskan Apple telah melanggar paten Qualcomm, dan dijatuhkan hukuman pelarangan penjualan dan impor untuk Apple iPhone 7 dan iPhone 8.

Pengadilan ini menyebut bahwa pemasok Apple, Qorvo, telah melanggar paten Qualcomm untuk pelacak amplop efisien daya rendah voltase. Namun, sebelum pelarangan penjualan ini berlaku di Jerman, Qualcomm harus membayarkan obligasi sebesar USD1,52 miliar (Rp21,7 triliun).
Qualcomm dilaporkan telah membayarkan obligasi ini kepada pengadilan, artinya pelarangan tersebut telah berlaku. Apple menyebut bahwa perusahaannya akan menarik model iPhone lama dari toko-toko di Jerman, dan akan mengajukan banding atas putusan awal pengadilan.

Memutuskan untuk naik banding, pelarangan penjualan dan impor untuk Apple mulai berlaku setelah pengadilan menerima obligasi dari Qualcomm. Obligasi ini harus dibayarkan sebagai jaminan jika Apple memenangkan banding dan pelarangan dicabut.

Dengan demikian, Apple dapat menerima kompensasi untuk kerugian akibat pelarangan penjualan iPhone. Qualcomm juga memenangkan tuntutan hukum yang berdampak pada pelarangan penjualan dan impor iPhone di Tiongkok.

Keputusan ini mencakup model dari iPhone 6 hingga iPhone X, meski Qualcomm berencana untuk memperluas pelarangan ini hingga model iPhone keluaran tahun 2018. Pengadilan Tiongkok memutuskan bahwa Apple telah melakukan pelanggaran terhadap paten Qualcomm.

Paten tersebut terkait software berkemampuan mengubah ukuran foto, dan membantu perangkat layar sentuh mengelola aplikasi mereka.

Apple mendistribusikan update untuk iOS 12.1.2, bertugas menghapus software yang bersinggungan dari sistem operasi, dan klaim ini ditolak oleh Qualcomm.

Apple dan Qualcomm telah saling menuntut satu sama lain selama beberapa kali, namun Qualcomm mendorong uji coba segera dilakukan. Dipimpin oleh Hakim Lucy Koh, keputusan ini dapat memaksa Qualcomm untuk mengubah model bisnis secara keseluruhan.

FTC menyebut bahwa metode Qualcomm saat ini tidak membutuhkan produsen chip lain untuk membuat lisensi teknologinya yang melanggar peraturan antitrust. Qualcomm menerima bayaran dari produsen perangkat berdasarkan persentase dari keseluruhan harga ritel dari ponsel.

Perusahaan seperti Apple, Samsung dan Intel berpendapat bahwa mereka seharusnya hanya membayar persentase dari nilai komponen di dalam ponsel yang menggunakan paten Qualcomm.

Sementara itu, Hakim Judy Koh juga telah memutuskan bahwa paten Qualcomm merupakan standar penting dan seharusnya memiliki lisensi yang adil, masuk akal dan tidak didiskriminasikan (FRAND).

Sumber: MetroNews

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keluarga Besar Fakultas Hukum UNNAR Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fakultas Hukum UNNAR Gelar Buka Puasa Bersama

21 Mei 2019, 03:58:22

Momen bulan puasa Ramadhan 1440 Hijriyah dipergunakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Narotama (UNNAR) untuk mempererat silaturrahmi antara dosen dan mahasiswa. Hal itu diwujudkan dengan digelarnya acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fakultas Hukum dan mahasiswa program studi Magister Kenotariatan (MKN), Senin 20 Mei 2019 di Conference Hall. Acara buka puasa tersebut diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan di ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Putra Trump Bersedia Ditanyai Senat soal Intervensi Rusia
22 Mei 2019, 09:00:00

Putra Trump Bersedia Ditanyai Senat soal Intervensi Rusia Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan sudah bersedia untuk memberikan kesaksian kepada Senat mengenai dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016 lalu. Seorang sumber mengatakan kepada Reuters .....

Luncurkan Masterplan, Jokowi Ingin Ekonomi Syariah RI Bangkit
22 Mei 2019, 09:00:00

Luncurkan Masterplan, Jokowi Ingin Ekonomi Syariah RI Bangkit Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan peta jalan atau Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan ekonomi syariah di Indonesia. "Saatnya kita bangkitkan potensi ekonomi syariah di .....

Transparansi Teknologi Bitcoin Untungkan Aparat Keamanan
22 Mei 2019, 09:00:00

Transparansi Teknologi Bitcoin Untungkan Aparat Keamanan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengatakan pendanaan maupun penggunaan bitcoin untuk terorisme atau melakukan pencucian uang akan menguntungkan aparat hukum untuk menindak. Pasalnya, seluruh transaksi bitcoin berjalan dengan teknologi blockchain yang .....