go green
Recent Issues

Qualcomm Bayar Rp21,7 Triliun Terkait Pelarangan iPhone

Qualcomm Bayar Rp21,7 Triliun Terkait Pelarangan iPhone

06 Januari 2019, 09:00:00

Jakarta: Pada akhir 2018, pengadilan di Munich memutuskan Apple telah melanggar paten Qualcomm, dan dijatuhkan hukuman pelarangan penjualan dan impor untuk Apple iPhone 7 dan iPhone 8.

Pengadilan ini menyebut bahwa pemasok Apple, Qorvo, telah melanggar paten Qualcomm untuk pelacak amplop efisien daya rendah voltase. Namun, sebelum pelarangan penjualan ini berlaku di Jerman, Qualcomm harus membayarkan obligasi sebesar USD1,52 miliar (Rp21,7 triliun).
Qualcomm dilaporkan telah membayarkan obligasi ini kepada pengadilan, artinya pelarangan tersebut telah berlaku. Apple menyebut bahwa perusahaannya akan menarik model iPhone lama dari toko-toko di Jerman, dan akan mengajukan banding atas putusan awal pengadilan.

Memutuskan untuk naik banding, pelarangan penjualan dan impor untuk Apple mulai berlaku setelah pengadilan menerima obligasi dari Qualcomm. Obligasi ini harus dibayarkan sebagai jaminan jika Apple memenangkan banding dan pelarangan dicabut.

Dengan demikian, Apple dapat menerima kompensasi untuk kerugian akibat pelarangan penjualan iPhone. Qualcomm juga memenangkan tuntutan hukum yang berdampak pada pelarangan penjualan dan impor iPhone di Tiongkok.

Keputusan ini mencakup model dari iPhone 6 hingga iPhone X, meski Qualcomm berencana untuk memperluas pelarangan ini hingga model iPhone keluaran tahun 2018. Pengadilan Tiongkok memutuskan bahwa Apple telah melakukan pelanggaran terhadap paten Qualcomm.

Paten tersebut terkait software berkemampuan mengubah ukuran foto, dan membantu perangkat layar sentuh mengelola aplikasi mereka.

Apple mendistribusikan update untuk iOS 12.1.2, bertugas menghapus software yang bersinggungan dari sistem operasi, dan klaim ini ditolak oleh Qualcomm.

Apple dan Qualcomm telah saling menuntut satu sama lain selama beberapa kali, namun Qualcomm mendorong uji coba segera dilakukan. Dipimpin oleh Hakim Lucy Koh, keputusan ini dapat memaksa Qualcomm untuk mengubah model bisnis secara keseluruhan.

FTC menyebut bahwa metode Qualcomm saat ini tidak membutuhkan produsen chip lain untuk membuat lisensi teknologinya yang melanggar peraturan antitrust. Qualcomm menerima bayaran dari produsen perangkat berdasarkan persentase dari keseluruhan harga ritel dari ponsel.

Perusahaan seperti Apple, Samsung dan Intel berpendapat bahwa mereka seharusnya hanya membayar persentase dari nilai komponen di dalam ponsel yang menggunakan paten Qualcomm.

Sementara itu, Hakim Judy Koh juga telah memutuskan bahwa paten Qualcomm merupakan standar penting dan seharusnya memiliki lisensi yang adil, masuk akal dan tidak didiskriminasikan (FRAND).

Sumber: MetroNews

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama

21 Januari 2019, 08:52:23

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Universitas Narotama (UNNAR) dan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement). Penandatanganan MoU dan MoA dilakukan Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan Rektor UNIPA Surabaya Drs. Djoko Adi Walujo, ST, MM, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019
21 Januari 2019, 09:00:02

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019 Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. .....

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen
21 Januari 2019, 09:00:02

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 46 persen dari 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) memiliki rasio pembiayaan macet (NonperformingFinance/NPF) kurang dari 1 persen. Berarti, sekitar 86-87 multifinance dapat .....