go green
Recent Issues

Sebar Hoaks People Power, Dosen Pascasarjana Ditangkap Polisi

Sebar Hoaks People Power, Dosen Pascasarjana Ditangkap Polisi

17 Mei 2019, 09:00:01

Bandung -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menangkap seorang dosen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian perihal people power di Facebook, Kamis (9/5) malam.

Akun Facebook yang digunakan dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung itu bernama Solatun Dulah Sayuti (SDS). Tulisannya disebar pada Kamis, 9 Mei 2019.

Dalam statusnya itu, dia menyebut, "Harga Nyawa Rakyat jika people power tidak dapat dielak: 1 orang rakyat ditembak oleh polisi harus dibayar dengan 10 polisi dibunuh mati. Menggunakan pisau dapur, golok, linggis, kapak, kunci roda mobil, siraman tiner cat berapi dan keluarga mereka."

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Komisaris Besar Samudi mengatakan SDS ditangkap pada Kamis (9/5) malam di Bandung.

"Yang bersangkutan menyebar informasi di akun Facebook. Setelah kita telusuri pemilik akunnya ada," kata Samudi di Mapolda Jabar, Jumat (10/5).

Polisi menyayangkan tindakan SDS. Apalagi, latar belakang SDS berasal dari kalangan terpelajar dan intelektual.

"Sebenarnya kita bukan bangga melakukan penangkapan. Justru kita sedih masih ada masyarakat yang masih menggunakan media sosial untuk menyebar informasi yang isinya kebohongan, hoaks, ujaran kebencian yang menghasut dan arahnya membuat keonaran," kata Samudi.

"Intelektual seharusnya yang bisa menyaring informasi. Kalau tidak benar jangan langsung share. Kalau intelektual, mari sama-sama mencerdaskan masyarakat. Kalau ada berita tidak benar jangan langsung di-share," ucap Samudi.

Penyidik menjerat SDS dengan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 Peraturan Hukum Pidana. Samudi pun menyebut SDS terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

"Postingan di Facebook itu banyak dikomentari bahkan banyak yang mengingatkan untuk segera menghapus postingan tersebut," ujar Samudi.

Sementara itu, SDS mengaku tak menyadari unggahannya bakal berakhir dengan pidana. Dia mengklaim informasi yang disebarkan karena khawatir polisi bakal bentrok dengan rakyat.

"Jadi maksud saya mengingatkan agar tidak terjadi people power. Namun kontennya saya akui beda dari maksud tujuan saya," ujarnya.

Dosen pascasarjana ini mengaku mendapatkan informasi soal people power dari dua tulisan di grup WhatsApp. Namun ia mengaku tidak meng-cross check informasi yang dimaksud.

"Saya kalau mengajar selalu minta mahasiswa saya cek dan ricek di medsos. Tapi sekarang saya tidak melakukan itu," katanya.

SDS pun mengakui kesalahan yang dia lakukan. "Saya mengakui kesalahan tidak cek dan ricek dan ke depan harus diperbaiki," ujarnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme
22 September 2019, 09:00:01

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial. Koordinator Riset .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....