go green
Recent Issues Terungkap! Penggunaan Pupuk Berlebihan Penyebab Mahalnya Harga Beras di RI  Terungkap! Penggunaan Pupuk Berlebihan Penyebab Mahalnya Harga Beras di RI

22 Juni 2017, 09:00:52

JAKARTA - Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) menilai pengunaan pupuk berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab harga beras di Indonesia terlalu mahal jika dibandingkan dengan beras yang dijual di beberapa negara Asia Tenggara.

"Vietnam dan Thailand lebih murah karena kepemilikannya lebih luas, penggunaan pupuk rendah karena mereka mengandalkan banjir sungai Mekong. Mungkin penggunaannya hanya sepersepuluh dari kita," kata Ketua Umum Perpadi, Soetarto Alimoeso pada diskusi tentang Kesejahteraan Petani di Jakarta.

Soetarto mengatakan penggunaan pupuk padi di Indonesia, contohnya di Karawang bisa mencapai 500 kilogram per hektare, padahal takaran penggunaan pupuk memegang porsi besar harga jual beras.

Di sisi lain, negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand hanya menggunakan pupuk satu per sepuluh dari rata-rata penggunaan pupuk oleh petani di Indonesia.

Menurut dia, penggunaan pupuk yang tinggi membuat ongkos produksi gabah di tingkat petani menjadi lebih mahal.

Selain itu, kepemilikan lahan pertanian Vietnam dan Thailand juga jauh lebih luas dibandingkan lahan Indonesia yang semakin terkonversi atau alih fungsi menjadi lahan perkebunan.

"Petani padi kita umumnya petani sambilan. Oleh karenanya rata-rata luas lahannya sangat sempit. Kalau dibanding dengan negara ASEAN umumnya, beras kita memang terlalu mahal. Kenapa? karena lahannya sempit," ungkap Soetarto.

Seperti diketahui, organisasi pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat harga beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional.

Ada pun harga beras Indonesia pada 2016 berada di level USD1 per kilogram (kg), sedangkan harga beras rata-rata internasional hanya sekitar USD0,4 per kg.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas

16 November 2017, 01:30:27

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Namun pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Ormas tersebut masih terjadi pendapat yang pro dan kontra baik oleh anggota fraksi di DPR maupun masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) menyikapi pendapat pro dan kontra tersebut dengan menyelenggarakan seminar `Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat` yang berlangsung di Conference Hall UNNAR pada Senin, 13 November 2017. Narasumber adalah Prof. Yuzuru Shimada (Graduate School of International Development, Nagoya University, [...]

Selengkapnya        print  word  pdf

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha
17 Oktober 2017, 04:27:57

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh dunia usaha lebih optimal memberdayakan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat membantu perkembangan bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....
     
  • Dinilai Tak Optimal, Dana Desa Ternyata Belum Menyentuh Warga Pelosok
  • Mati Suri! 103 Koperasi Segera Ditutup
  • Harga Pangan Hari Ini, Bawang Putih Dijual Rp55.781/Kg
  • Harga Ayam Kembali Jatuh karena Pasokan Melimpah
  • Jokowi Dikritik Media Asing, Investor Bisa Pertanyakan Data Ekonomi RI
  • ....... Berita Lainnya
  •             www.narotama.ac.id

    Calculating page load time...