go green
Recent Issues

Sebar Hoaks People Power, Dosen Pascasarjana Ditangkap Polisi

Sebar Hoaks People Power, Dosen Pascasarjana Ditangkap Polisi

17 Mei 2019, 09:00:01

Bandung -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menangkap seorang dosen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian perihal people power di Facebook, Kamis (9/5) malam.

Akun Facebook yang digunakan dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung itu bernama Solatun Dulah Sayuti (SDS). Tulisannya disebar pada Kamis, 9 Mei 2019.

Dalam statusnya itu, dia menyebut, "Harga Nyawa Rakyat jika people power tidak dapat dielak: 1 orang rakyat ditembak oleh polisi harus dibayar dengan 10 polisi dibunuh mati. Menggunakan pisau dapur, golok, linggis, kapak, kunci roda mobil, siraman tiner cat berapi dan keluarga mereka."

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Komisaris Besar Samudi mengatakan SDS ditangkap pada Kamis (9/5) malam di Bandung.

"Yang bersangkutan menyebar informasi di akun Facebook. Setelah kita telusuri pemilik akunnya ada," kata Samudi di Mapolda Jabar, Jumat (10/5).

Polisi menyayangkan tindakan SDS. Apalagi, latar belakang SDS berasal dari kalangan terpelajar dan intelektual.

"Sebenarnya kita bukan bangga melakukan penangkapan. Justru kita sedih masih ada masyarakat yang masih menggunakan media sosial untuk menyebar informasi yang isinya kebohongan, hoaks, ujaran kebencian yang menghasut dan arahnya membuat keonaran," kata Samudi.

"Intelektual seharusnya yang bisa menyaring informasi. Kalau tidak benar jangan langsung share. Kalau intelektual, mari sama-sama mencerdaskan masyarakat. Kalau ada berita tidak benar jangan langsung di-share," ucap Samudi.

Penyidik menjerat SDS dengan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 Peraturan Hukum Pidana. Samudi pun menyebut SDS terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

"Postingan di Facebook itu banyak dikomentari bahkan banyak yang mengingatkan untuk segera menghapus postingan tersebut," ujar Samudi.

Sementara itu, SDS mengaku tak menyadari unggahannya bakal berakhir dengan pidana. Dia mengklaim informasi yang disebarkan karena khawatir polisi bakal bentrok dengan rakyat.

"Jadi maksud saya mengingatkan agar tidak terjadi people power. Namun kontennya saya akui beda dari maksud tujuan saya," ujarnya.

Dosen pascasarjana ini mengaku mendapatkan informasi soal people power dari dua tulisan di grup WhatsApp. Namun ia mengaku tidak meng-cross check informasi yang dimaksud.

"Saya kalau mengajar selalu minta mahasiswa saya cek dan ricek di medsos. Tapi sekarang saya tidak melakukan itu," katanya.

SDS pun mengakui kesalahan yang dia lakukan. "Saya mengakui kesalahan tidak cek dan ricek dan ke depan harus diperbaiki," ujarnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research` Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research`

21 Agustus 2019, 07:45:57

Fakultas Teknik (FT) Universitas Narotama (UNNAR) menggelar Workshop `International Higher Education and Research` : Simposium Cendikia Kelas Dunia dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Bambang Trigunarsyah Suhariadi, BSc, MT, Ph.D (RMIT University, Australia) dan Dr. Dani Harmanto, C.Eng, MTED, (University of Derby, UK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Rapat Gedung D. Workshop ini dibuka oleh Dekan FT Dr. Ir. Koespiadi, MT dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

ITB, UGM dan IPB Raih Skor Tertinggi Klaster Kemenristekdikti
21 Agustus 2019, 09:00:00

ITB, UGM dan IPB Raih Skor Tertinggi Klaster Kemenristekdikti Jakarta -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) secara resmi mengeluarkan hasil klasterisasi perguruan tinggiterbaik di Indonesia tahun 2019. Hasil tersebut memperlihatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada .....

Integrasi Instagram dan WhatsApp Merumitkan Kasus Facebook
21 Agustus 2019, 09:00:00

Integrasi Instagram dan WhatsApp Merumitkan Kasus Facebook

Rencana FacebookInc untuk mengintegrasikan Instagramdan WhatsAppdinilai dapat menghambat upaya untuk `memecah` raksasa media sosial tersebut. Ketua Komisi Perdagangan Federal Joseph Simons mengatakan hal tersebut kepada Financial Times, Senin (19/8). Simons mengatakan .....