go green
Recent Issues

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme

22 September 2019, 09:00:01

Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial.

Koordinator Riset Penilaian Risiko Nasional untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK Patrick Irawan mengatakan celah penyalahgunaan dana kemanusiaan terbilang besar lantaran sang donatur tidak pernah menanyakan transparansi penggunaan dana.

Ia mengatakan, sebagian besar pendonor menyumbang dana atas alasan simpati kemanusiaan sehingga dilakukan atas azas keikhlasan.

"Donasi ini bisa dilakukan lewat penggalangan dana langsung atau melalui media sosial, di sini kami melihat ada implikasi pendanaan untuk kegiatan terorisme," kata Patrick di Jakarta, Selasa (17/9).

Patrick mengatakan dana kemanusiaan yang disalahgunakan untuk terorisme biasanya digunakan untuk pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror, pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror, hingga pengelolaan jaringan terorisme.

Ia juga mengatakan bahwa kota besar seperti Jakarta adalah lokasi potensial penggalangan dana tersebut mengingat populasinya yang besar.

Patrick berharap selain warga selaku donatur yang waspada, perbankan juga mestinya melakukan monitor terhadap pembukaan rekening yang mengatasnamakan penggalangan dana.

Sementara itu, Penyidik Detasemen Khusus 88 Polri Inspektur Polisi Satu Daniel mengatakan instansinya juga telah menemukan indikasi penggalangan dana terorisme melalui donasi di salah satu yayasan berbasis keagamaan. Yayasan tersebut disebutnya kerap mengiklankan donasinya di media sosial dan mencantumkan cara pengiriman uang ke tiga bank dalam negeri.

Hanya saja, ia enggan menyebut nama yayasan yang dimaksud lantaran masih dalam proses penyidikan.

"Tapi memang kami menemukan ada penggalangan dana untuk organisasi teror berkedok yayasan yang dibuat dengan tujuan sosial kemanusiaan," katanya.

Densus 88 mengaku masih menyisir yayasan lain yang diduga melakukan hal serupa. Namun, penyidikan itu terhalang beberapa hal. Misalnya soal belum ada regulasi yang khusus mengakomodasi penegakan hukum bagi lembaga non-profit. Selain itu penegak hukum harus hati-hati lantaran organisasi sosial sangat dekat dengan masyarakat.

Daniel mengatakan dalam catatan Densus 88 penggalangan dana dari lembaga nirlaba ini berpotensi tinggi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fasilkom UNNAR Menjadi Co-host Webinar Nasional Advancing Science in Indonesia Fasilkom UNNAR Menjadi Co-host Webinar Nasional Advancing Science in Indonesia

23 Oktober 2019, 06:30:03

Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Narotama (UNNAR) bersama dengan Center for Open Science (COS) dan Jaringan Sains Terbuka Indonesia menjadi Co-host webinar bertajuk Advancing Science in Indonesia: Current Global Research Practices. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin, 21 Oktober 2019 di Ruang Rapat Gedung D UNNAR, yang dilaksanakan secara paralel di 38 lokasi penyiaran lainnya. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Lampung Terkait Abu Rara
23 Oktober 2019, 09:00:04

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Lampung Terkait Abu Rara Jakarta -- Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris di Lampung. Terduga teroris yang ditangkap berinisial AH (27) merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung. "Kembali satu .....

PP PSTE Telah Disahkan
23 Oktober 2019, 09:00:00

PP PSTE Telah Disahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengesahkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE).PP PSTE telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun .....