go green
Recent Issues

Eks Kepala BIG & Petinggi LAPAN Tersangka Suap Citra Satelit

Eks Kepala BIG & Petinggi LAPAN Tersangka Suap Citra Satelit

20 Januari 2021, 09:00:28

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2013-2015 Muhammad Muchlis sebagai tersangka perkara tipikor dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan sejak September 2020," ujar Wakil Ketua KPK LIli Pintauli Siregar dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring lewat media sosial lembaga antirasuah tersebut, Rabu (20/1).

Mereka disangkakan telah merugikan negara dalam pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Dalam hal ini, perkara CSRT adalah program kerja sama Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan LAPAN pada 2015.

Priyadi dan Muclis disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memeriksa saksi sebanyak 46 orang saat Penyidikan. Bukti lain yang disita berupa HP, laptop, 4 buah mobil, tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Selatan, berapa dokumen dan bukti.

Para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung dari tanggal 20 Januari - 8 Februari 2021. PRK ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1 dan MUM ditahan di Rutan KPK Cabang Pangdam Jaya Guntur.

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," ujar Lili.

Ia mengatakan pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto CSRT dapat menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah.

"KPK terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, setiap penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi," kata Lili.

Sumber cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27 ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27

27 Februari 2021, 11:06:46

Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mengadakan “Webinar Nasional Weekend Indonesia Dialog (WeID#27)” pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB. Webinar dengan tema "Indonesia Sedang Dikepung Bencana" ini menghadirkan keynote speaker Dr. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd (President ADRI / Rektor UMAHA Sidoarjo). Lebih dari 126 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka
27 Februari 2021, 09:00:00

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka Jakarta -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan tetap membuka opsi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk mencari solusi penyelesaian krisis pasca kudeta. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, .....

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas
27 Februari 2021, 09:00:00

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritik pemberian vaksin covid-19 kepada 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Erasmus menilai, .....