go green
Recent Issues

KPK Diminta Dalami Keterangan Rizal Mallarangeng Soal Hambalang

 KPK Diminta Dalami Keterangan Rizal Mallarangeng Soal Hambalang

02 Januari 2013, 10:45:30

Tegar Arief Fadly - Okezone
Rabu, 02 Januari 2013 10:32 wib
Rizal Mallarangeng (Foto: Heru Haryono/ Okezone)

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri fakta kasus korupsi proyek Sport Centre Hambalang yang diungkapkan oleh Rizal Malarangeng, dimana Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati terlibat di dalamnya.

"Sinyalemen Rizal Malarangeng bahwa ada kekuatan besar yang membuat Menkeu dan Wakil Menkeu sampai tunduk menyetujui proyek ini meskipun banyak kejanggalannya saya kira perlu didalami," kata anggota Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Martin mengaku cukup mengenal sosok Agus yang juga merupakan junior Martin semasa menempuh studi di Universitas Indonesia (UI). Menurut sepengetahuan Martin, Agus adalah sosok yang tegas dan jujur, serta tidak mudah diintervensi.

"Tidak mudah menekannya (Menkeu) untuk menyetujui sesuatu proyek yang tidak jelas perinciannya. Teman-teman di DPR banyak yang tidak menyukai sikapnya yang tegas ini dalam menjaga Kemenkeu dari pengaruh tekanan," sambungnya.

Namun Martin merasa kaget saat melihat rentetan peristiwa korupsi Hambalang yang banyak kejanggalan, justru mendapat persetujuan dengan mudah dari Menkeu. Padahal dari penjelasan Rizal Malarangeng terungkap bahwa proyek yang semula Rp100 miliar ini tiba-tiba bengkak menjadi Rp2,5 triliun dengan kontrak tahun jamak, meskipun belum disetujui DPR. Mark up biaya pembangunanya pun sampai 1.100%.

Selain itu, meskipun status tanahnya masih atas nama Probosutejo namun uang sudah digelontorkan berpuluh miliar untuk pembelian tanah. Studi Amdal belum dibuat tapi izin sudah keluar dan bangunan yang sudah jadipun akhirnya ada yang longsor karena kondisi tanah yang rapuh. Hal inilah menurut Martin yang harus segera diusut baik oleh KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua kejanggalan ini seperti mark up biaya pembangunan 1.100% patut segera ditelusuri oleh KPK dan BPK, agar kekuatan besar yang disinyalir oleh Rizal Malarangeng dapat dibongkar. Fakta ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh KPK maupun BPK, kalau memang serius hendak menuntaskan pengusutan kasus Hambalang ini tanpa pandang bulu," paparnya.
(put)

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021

23 September 2019, 07:04:36

Ikatan Alumni Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Universitas Narotama (IKANOTAMA) telah menetapkan struktur kepengurusan untuk periode 2019-2021. Pelantikan Pengurus IKANOTAMA Periode 2019-2021 dilakukan oleh Kaprodi MKn UNNAR Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum yang berlangsung di Conference Hall pada Kamis, 19 September 2019. Pergantian pengurus IKANOTAMA dari Abdul Hamid, SH, MKn (ketua periode 2017-2019) kepada Rino Arief Rachman, SH, MH, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan
23 September 2019, 09:00:00

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan Jakarta -- Penyerahan mahar kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bentuk mahar yang diserahkan kepada mempelai wanita kian beragam, salah satunya berupa saham. Perencana keuangan dari .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....