go green
Recent Issues

KPK Minta Ada Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

KPK Minta Ada Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

22 Mei 2019, 09:00:00

KPK berharap pendidikan antikorupsi bisa diterapkan di jenjang perguruan tinggi. KPK meminta pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.
"Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama-sama seluruh pihak. Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi-tingginya sebagai mata kuliah wajib," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Hal itu dia sampaikan dalam acara pertemuan dengan sejumlah jajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) se-Indonesia, Ketua Forum Rektor Indonesia, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), serta Rektor dari sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Laode, mata kuliah antikorupsi itu bisa dimasukkan di semester awal, tengah, ataupun akhir. Ia juga berharap pendidikan antikorupsi di kampus itu bukan sekadar teori semata, melainkan harus disertai dengan keteladanan.
"Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," kata Laode.

Senada dengan Laode, pimpinan KPK yang lain, Basaria Pandjaitan, meminta implementasi pendidikan antikorupsi tak hanya sekadar sosialisasi. Ia berharap pihak perguruan tinggi melalukan tindakan-tindakan yang nyata berkaitan dengan perilaku antikorupsi.
"Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik, termasuk para pengajarnya," tambah Basaria.
Basaria menyebut dalam penerapan pendidikan antikorupsi kemungkinan akan mengalami sejumlah kesulitan. Kesulitan itu disebut Basaria dari tenaga pendidik yang `tidak bersih`.
"Karenanya, para pendidik harus bersih dulu sehingga, ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti, " ujarnya.

Dalam acara itu, KPK mendapatkan masukan dari segenap pihak terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Masukan tersebut terkait regulasi.
Bahwa regulasi merupakan hal yang mutlak disiapkan sejak awal. Sebab, persiapan teknis terkait penyelenggaraan membutuhkan payung hukum, seperti menyiapkan tenaga pengajar dan menyusun silabus perkuliahan.
Karena itu, KPK mendorong Kemristekdikti segera menerbitkan Permenristekdikti dan Keputusan Menteri Agama tentang implementasi pendidikan antikorupsi. Bila hal tersebut dirasa membutuhkan waktu yang lama, KPK juga menyarankan dilakukan secara paralel pada level direktorat jenderal dengan mengeluarkan surat edaran Dirjen Pendis Kemenag terkait penerapan pendidikan antikorupsi.


Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ITN Malang Lakukan Studi Banding ke Universitas Narotama ITN Malang Lakukan Studi Banding ke Universitas Narotama

22 Juni 2019, 06:30:07

Menindaklanjuti adanya Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Agreement/MoA) yang telah ditantangani pada 13 April 2019. Delegasi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang yang dipimpin oleh Rektor Dr. Ir. Kustamar, MT melakukan kunjungan studi banding ke Universitas Narotama (UNNAR), Sabtu (22/6/2019). Rombongan diterima langsung oleh Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan jajaran struktural bertempat di Conference Hall Gedung C. Rektor UNNAR ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Vietnam Vonis Warga AS Terdakwa Makar 12 Tahun Penjara
27 Juni 2019, 09:00:00

Vietnam Vonis Warga AS Terdakwa Makar 12 Tahun Penjara Pengadilan Vietnam menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Michael Nguyen, seorang warga Amerika Serikat keturunan Vietnam. Michael Nguyen dinyatakan bersalah atas tuduhan makar yang telah dilakukannya bersama dua orang aktivis .....

BMKG Deteksi Kemunculan Beberapa Titik Panas di Riau
27 Juni 2019, 09:00:00

BMKG Deteksi Kemunculan Beberapa Titik Panas di Riau Jakarta -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi kemunculan titik-titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di empat kabupaten di Provinsi Riau. Kepala BMKG Pekanbaru, Sukisno, .....

PUPR Siapkan Skema Agar Milenial Bisa Beli Rumah
27 Juni 2019, 09:00:00

PUPR Siapkan Skema Agar Milenial Bisa Beli Rumah Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung generasi milenial bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Saat ini diperkirakan terdapat 81 juta jiwa generasi milenial menjadi pasar .....

Indonesia Belum Kebelet 5G
26 Juni 2019, 09:00:14

Indonesia Belum Kebelet 5G Sedang menantikan implementasi 5G secara komersial di Indonesia? Harap sabar karena pemerintah belum kebelet meregulasi jaringan generasi kelima tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan .....