go green
Recent Issues

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja

25 Juni 2019, 09:00:09

Palembang -- Ribuan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengancam bakal mogok kerja. Mereka mendesak direksi mencabut peraturan terkait pernikahan antarpegawai yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menuntut direksi untuk menghapus peraturan tersebut dalam waktu dekat.

Ketua Umum SPKA Edi Suryanto mengatakan keputusan mogok kerja diambil usai rapat pimpinan SPKA Jawa-Sumatra di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (21/6).

Pihaknya memutuskan untuk mogok kerja karena penyelesaian masalah aturan pernikahan bagi sesama karyawan dinilai terlalu berlarut-larut dan tidak kunjung membuahkan solusi.

Edi berujar peraturan tersebut menyebabkan 150 pasangan suami istri yang keduanya berstatus sebagai karyawan PT KAI terpisah lokasi kerja dan domisili tempat tinggal yang sangat jauh. Bahkan 20 persen dari 150 pasangan tersebut, kata Edi, mengalami keretakan rumah tangga dan berstatus dalam gugatan cerai.

"Misalnya istri di Jawa, suaminya dipindah ke Aceh. Dipindahnya benar-benar jauh oleh aturan direksi ini. Jelas itu melanggar hak asasi. Apalagi undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia juga menyampaikan penempatan pekerja dalam satu tempat kedudukan bagi pasutri tidak akan menimbulkan konflik kepentingan seperti yang kerap dijadikan alasan oleh direksi.

Meski sudah melakukan perundingan bipatrit dan tripatri bersama Disnaker Kota Bandung, namun persoalan ini belum membuahkan kesepakatan antara SPKA dengan PT KAI.

"Kami akan segera melayangkan keberatan kepada direksi untuk mencabut aturan yang merugikan pekerja, terutama pelaksana. Kami meminta kedudukan pekerja yang dimutasi harus dikembalikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan mogok kerja," ujar dia.

Di samping itu, SPKA pun menuntut penyesuaian gaji dan pendapatan. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen.

Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. Ada selisih 4,8 persen yang belum dipenuhi manajemen.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Seminar Nasional Inovasi Penelitian Dalam Menunjang Kompetensi SDM Industri Infrastruktur Seminar Nasional Inovasi Penelitian Dalam Menunjang Kompetensi SDM Industri Infrastruktur

13 Juli 2019, 06:48:51

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) menyelenggarakan seminar nasional dan workshop SWLPPM 2019 dengan tema “Era Revolusi Industri 4.0 : Inovasi Penelitian Dalam Menunjang Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Infrastruktur” di Conference Hall Gedung C UNNAR, 12-13 Juli 2019. Seminar dibuka oleh Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Demo PT Garam, Warga Pamekasan Tutup Jalan dengan 5 Ton Garam
15 Juli 2019, 09:00:00

Demo PT Garam, Warga Pamekasan Tutup Jalan dengan 5 Ton Garam Pamekasan -- Warga Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, menggelar protes terhadap PT. Garam dengan cara memblokade jalan dengan menabur garam rakyat dan membakar ban bekas. Saat demo berlangsung, sempat .....