go green
Recent Issues

Jual Beli B30 Dipercepat, November Dimulai

Jual Beli B30 Dipercepat, November Dimulai

22 September 2019, 09:00:01

Jakarta -- Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) ingin mempercepat implementasi jual beli campuran minyak sawit mentah ke solar sebesar 30 persen alias B30 pada November 2019. Usulan ini yang disampaikan Aprobi ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tersebut lebih cepat dari rencana awal, yaitu 2020.

"Kami mau memulai coba langsung jualan. Usul saya itu mulai November di beberapa kota," ungkap Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, percepatan implementasi sejatinya mungkin terjadi karena pemerintah bersama para pihak yang terlibat sudah melakukan uji coba secara internal. Kendati begitu, tak ada kepastian jual beli B30 bisa dilaksanakan lebih cepat sesuai usulan pelaku usaha.

Sebelumnya, Menko Darmin sejatinya sudah memberi sinyal postif terhadap rencana percepatan implementasi jual beli B30. Sebab, hal ini bisa menjadi cara untuk mengurangi defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor minyak.

"Memang (penerapan B30) awal 2020, tapi kan kami bisa coba (dipercepat), (B30) bisa (diterapkan) di November," katanya.

Darmin mengungkapkan uji jalan B30 akan selesai pada pertengahan September ini. Sejauh ini, ia melanjutkan belum ada tanda-tanda negatif. Namun, pemerintah perlu waktu untuk membahas hasil uji jalan tersebut.

Menurut Darmin, penerapan B30 bakal mengurangi impor Solar sekitar 3 juta kiloliter per tahun. Selain itu, penerapan B30 juga bisa menjadi alternatif pemanfaatan minyak kelapa sawit di tengah hambatan dagang yang diterapkan Uni Eropa.

Bulan ini, Uni Eropa mulai mengenakan bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8-18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia.

Sebelumnya, Uni Eropa menerbitkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oils/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Konsekuensinya, konsumsi CPO untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi kuota saat ini hingga 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Hukum UNNAR Gelar Diskusi Publik Tentang Perubahan UU KPK Fakultas Hukum UNNAR Gelar Diskusi Publik Tentang Perubahan UU KPK

21 Oktober 2019, 03:35:09

Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) mengadakan Diskusi Publik dalam rangka uji kritis terhadap UU KPK, Sabtu (19/10/2019). Beberapa catatan kritis disajikan oleh 3 pakar dari Fakultas Hukum UNNAR, yaitu Dr. Rusdianto Sesung, SH, MH, Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH, M.Hum, dan Dr. Moh. Saleh, SH, MH, dengan moderator Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH, MH. Rusdianto mengatakan universitas harus menjadi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Densus 88 Tangkap Petani Kopi Lampung Anggota JAD
21 Oktober 2019, 09:00:34

Densus 88 Tangkap Petani Kopi Lampung Anggota JAD Jakarta -- Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri menangkap seorang terduga teroris di Pesawaran, Lampung, pukul 17.30 WIB, Sabtu (19/10). Terduga teroris berinisial LH (41) ini merupakan buronan kasus terorisme tahun lalu. "Pekerjaannya .....

Server BMKG Diretas
17 Oktober 2019, 09:00:16

Server BMKG Diretas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan dan Geofisika (BMKG) menyebut server yang menangani data kualitas udara PM10 diretas. Peretasan ini menyebabkan tidak berfungsinya pengiriman otomatis data polutan PM10 di situs dan .....