go green
Recent Issues

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin

18 Agustus 2019, 09:00:56

Jakarta -- Bank Indonesia (BI) resmi memberlakukan standar pembayaran menggunakan kode unik dari bank sentral nasional bertajuk QR CodeIndonesia Standard (QRIS) mulai Sabtu (17/8) ini. Standar QR ini memungkinkan pembayaran transaksi keuangan di domestik, regional, hingga internasional dilakukan melalui dompet digital dan uang elektronik.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kehadiran QRIS membuat masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi pembayaran secara digital. Melalui standar ini, masyarakat dan toko (merchant) nantinya hanya perlu satu kode unik untuk melakukan pembayaran dengan berbagai aplikasi dompet digital.

Ini berbeda dengan sebelumnya karena masyarakat hanya bisa menggunakan kode unik tertentu yang disediakan di merchant dan sesuai aplikasi dompet digital yang digunakan.

"Dengan ini QRIS diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran yang aman, lancar, dan efisien. Ini adalah QR satu-satunya yang berlaku di Indonesia," ujar Perry dalam peluncuran QRIS yang dilangsungkan di Kompleks Gedung BI, Jakarta.

Perry menjelaskan QRIS dirancang dengan manfaat UNGGUL, yakni UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung. Dari sisi universal, QRIS bisa digunakan untuk semua transaksi keuangan oleh semua kalangan.

Dari sisi GampanG, ia memastikan kode unik ini bisa digunakan secara mudah untuk berbagai transaksi pembayaran digital yang berhubung dalam sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Semua orang bisa pakai, masyarakat sampai tukang bakso, dan lainnya selama ada saldonya. Ini bisa membedakan untuk transaksi domestik dan internasional," katanya.

Berkaitan dengan Untung. Ia mengatakan penggunaan transaksi pembayaran melalui sistem ini akan memberi keuntungan kepada masyarakat, merchant, dan lembaga penyedia layanan dompet digital.Pasalnya melalui transaksi ini, biaya administrasi (Merchant Discount Rate/MDR) sebesar 0,7 persen.

"Tapi ada kekhususan, misalnya untuk transaksi pendidikan 0,6 persen, SPBU 0,4 persen, bantuan sosial atau bansos gratis tanpa MDR," terangnya.

Sementara itu berkaitan dengan Langsung, di mana transaksi pembayaran akan berlangsung secara real time. "Begitu tapping, itu langsung transaksi terjadi, langsung saldo terpotong dan masuk rekening pedagang," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pelaksanaan QRIS melibatkan 21 anggota lembaga keuangan bank dan non bank yang menjadi tim penggodok standar. Lalu, BI juga sudah memberikan izin pelaksanaan kepada 20 lembaga keuangan.

Pada tahap awal, BI akan memperkenalkanQRIS untuk merchant presented model (MPM) yang akan mulai diimplementasikan pada semester II 2019.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan
23 September 2019, 09:00:00

Kiat Pilih Saham untuk Mahar Pernikahan Jakarta -- Penyerahan mahar kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan. Seiring perkembangan zaman, bentuk mahar yang diserahkan kepada mempelai wanita kian beragam, salah satunya berupa saham. Perencana keuangan dari .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....