go green
Recent Issues Yusril Sebut Presidential Treshold 20% Tidak Punya Dasar Konstitusional Yusril Sebut Presidential Treshold 20% Tidak Punya Dasar Konstitusional

05 Mei 2017, 09:00:57

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menganggap usulan ‎pemberlakuan Presidential Treshold (PT) atau ambang batas pencapresan hingga 20 persen tidak memiliki dasar konstitusional.

Hal itu ditanggapi Yusril, setelah terdapat tiga fraksi di DPR yakni, PDIP, Golkar dan Nasdem yang tetap menginginkan adanya Presidential Treshold diantara 20 sampai 25 persen seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya, atau Pilpres 2014.


"Dengan (adanya) Pemilu serentak, maka penggunaan PT menjadi mustahil. Bagaimana bisa mendapatkan jumlah memenuhi syarat PT kalau Pileg dan Pilpres dilakukan serentak pada hari yang sama?," jelas Yusril saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (4/5/2017) malam.

Ketua Umum PBB tersebut pun menjelaskan alasannya, Presidential Treshold 20 persen tidak mempunyai dasar konstitusional pada Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, pada Pemilu 2014 sebelumnya dilakukan terpisah‎ antara Pilpres dan Pileg.

Maka, sambung Yusril‎, Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi kursi di DPR dengan syarat 20 persen Presidential Treshold. Namun, tidak dapat diberlakukan di Pemilu 2019. Pasalnya, pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan.

"Dan saya anggap ini bertentangan dengan UUD 1945. Di Pasal 22 E UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan," jelasnya.

Jadi, tegas Yusril, sebelum Pemilu Serentak itu dilaksanakan, maka setiap partai atau gabungan partai peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pilpres akan diatur dengan undang-undang.

"Namun undang-undang yang (akan) dibuat (terkait PT), tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh UUD 45 seperti saya terangkan tadi," tandasnya.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas Seminar Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam UU Ormas

16 November 2017, 01:30:27

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Namun pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Ormas tersebut masih terjadi pendapat yang pro dan kontra baik oleh anggota fraksi di DPR maupun masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) menyikapi pendapat pro dan kontra tersebut dengan menyelenggarakan seminar `Masa Depan Berkumpul dan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat` yang berlangsung di Conference Hall UNNAR pada Senin, 13 November 2017. Narasumber adalah Prof. Yuzuru Shimada (Graduate School of International Development, Nagoya University, [...]

Selengkapnya        print  word  pdf

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menaker Adakan Pelatihan Usaha
17 Oktober 2017, 04:27:57

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh dunia usaha lebih optimal memberdayakan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat membantu perkembangan bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....
     
  • Dinilai Tak Optimal, Dana Desa Ternyata Belum Menyentuh Warga Pelosok
  • Mati Suri! 103 Koperasi Segera Ditutup
  • Terungkap! Penggunaan Pupuk Berlebihan Penyebab Mahalnya Harga Beras di RI
  • Harga Pangan Hari Ini, Bawang Putih Dijual Rp55.781/Kg
  • Harga Ayam Kembali Jatuh karena Pasokan Melimpah
  • ....... Berita Lainnya
  •             www.narotama.ac.id

    Calculating page load time...